Kabinet Prabowo Gibran

Prabowo Bentuk Badan Haji dan Umrah Setara Kementerian, Ini 3 Calon Pemimpinnya

Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto akan membentuk badan baru setara kementerian yang kh

Editor: Ahmad Haris
Kolase Tribun Banten/Instagram/Ist
Pemerintahan Prabowo Subianto akan membentuk badan baru setara kementerian yang khusus mengurus haji dan umrah.  

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintahan Prabowo Subianto disebut akan membentuk badan baru setara kementerian, yang khusus mengurus haji dan umrah.

Hal itu diungkapkan oleh Afriansyah Noor, Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI saat ini.  

Diketahui, selama ini pelayanan ibadah haji dan umrah berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama. 

Baca juga: Kementerian HAM & Kementerian Tinggi Sains dan Teknologi Jadi Kementerian Baru Kabinet Prabowo

Afriansyah menyatakan, dirinya akan menjadi bagian dari badan urusan haji dan umrah tersebut sebagai wakil kepala badan. 

Hal ini berdasarkan arahan yang diterimanya saat bertemu langsung dengan Prabowo. 

"Arahan Pak Prabowo kepada saya, kepada kami bertiga, untuk mengurus urusan badan urusan haji dan umrah," ungkapnya saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (18/10/2024). 

 

 

"Badan setingkat kementerian yang dibuat oleh beliau untuk percepatan, perbaikan," lanjutnya. 

Badan baru ini akan dipimpin oleh seorang kepala badan dan dua wakil kepala badan. 

Afriansyah mengungkapkan bahwa selain dirinya, posisi wakil kepala badan urusan haji dan umrah juga akan diisi oleh Dahnil Anzar Simanjuntak, yang merupakan Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan politikus Partai Gerindra

Sementara itu, posisi kepala badan urusan haji dan umrah akan dijabat oleh Gus Irfan Yusuf, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra dan cucu pendiri Nahdatul Ulama (NU), KH Hasyim Asy'ari. 

"Jadi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Kepala Badan, dan saya pun sebagai Wakil Kepala Badan," kata Afriansyah. 

Pembentukan badan urusan haji dan umrah setara kementerian ini dianggap perlu, mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. 

"Karena kita kan bangsa yang besar dengan jumlah umat Islam yang besar. Jadi perbaikan sistem haji segera dilakukan. Saya segera disuruh ke sana (badan urusan umrah dan haji)," kata dia. 

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved