KRONOLOGI Fraksi PDIP Walk Out dari Rapur Propemperda DPRD Kota Serang

Laporan wartawan TribunBanten.com Ade Feri Anggriawan 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memilih keluar atau walk out dari rapat paripurna tentang persetujuan Propemperda Kota Serang tahun 2025, Rabu (20/11/2024).

Berdasarkan pemantauan TribunBanten.com, rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I Roni Alfanto, dengan didampingi oleh Wakil Ketua II Muhammad Farhan Azis, dan Wakil Ketua III Hasan Basri.

Rapat juga dihadiri oleh Penjabat (Pj) Wali Kota Serang Nanang Saefudin, beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya.

Baca juga: Kominfo Kota Serang Angkat Tangan Soal Pemblokiran Situs Judi Online, Ini Alasannya

Momen walkout-nya fraksi PDIP dari rapat paripurna, bermula saat anggota fraksi PDIP Edy Irianto mengajukan interupsi, saat rapat paripurna baru saja akan dimulai. 

Dalam pernyataannya, Edy menyampaikan bahwa ada peraturan daerah (Perda) yang tidak masuk ke dalam Program Pembentukan Perda (Propemperda). 

Perda yang dimaksud itu adalah Perda wawasan kebangsaan dan pendidikan pancasila. 

Atas hal itu, dirinya menyebut akan meninggalkan ruang rapat paripurna.

"Kami fraksi PDIP keberatan untuk melanjutkan rapat ini, Perda yang diusulkan kami tidak masuk, kami akan walkout," ujar Edy dalam forum rapat.

Namun, hal tersebut sempat ditahan oleh pimpinan sidang Roni Alfanto. 

"Tunggu pak Edy jangan dulu meninggalkan ruangan, biar kami jelaskan terlebih dahulu," ucap Roni.

Setelah itu Kabag Persidangan dan Persidangan DPRD Kota Serang, Triningsih, menjelaskan alasan tidak dimasukkannya usulan fraksi PDIP ke dalam Propemperda.

"Wawasan kebangsaan tidak perlu diatur dalam Perda, karena sudah ada undang-undang atau berdasarkan hasil rapat bersama Biro Hukum Provinsi Banten," jelasnya. 

Rapat kemudian dilanjutkan dengan proses diskusi yang cukup panjang, bersama sejumlah anggota DPRD yang mengajukan interupsi. 

Kemudian Roni Alfanto selaku pimpinan sidang, mengajukan voting untuk mengetahui sejauh mana Perda tersebut perlu dibahas. 

Voting tersebut membuahkan hasil bahwa Perda Wawasan Kebangsaan Dan Pendidikan Pancasila tidak bisa dilanjutkan pembahasannya. 

Pasalnya berdasarkan hasil voting, dari sembilan fraksi, hanya ada dua fraksi yang sepakat untuk melanjutkan pembahasan Perda tersebut, yakni PDIP dan PKB.

Baca juga: Cegah Potensi Pelanggaran di Hari Tenang Pilkada 2024, Bawaslu Kota Serang Bersiap Lakukan Patroli 

Sedangkan tujuh fraksi lainnya yaitu Golkar, Gerindra, PKS, PPP, Demokrat, Nasdem, dan PAN menolak untuk dilanjutkan. 

Atas hasil voting tersebut, Edy Irianto menyampaikan bahwa pihaknya meminta izin untuk meninggalkan ruang rapat paripurna. 

"Baik karena tidak diakomodir, dan sebagai bentuk komitmen kami terhadap petinggi partai kami menyampaikan untuk meninggalkan tempat," tegasnya.