Mentan dan Mendes PDT Datang ke Lebak, Dukung Gugus Tugas Polri Dukung Ketahanan Pangan

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Polda Banten melakukan launching Gugus Tugas Ketahanan Pangan, lewat penanaman benih jagung, di Lahan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Giri Mukti, Desa Bulakan, Kecamatan Gunungkencana, Lebak Banten, Rabu (20/11/24).

Penanaman bibit jagung tersebut dilakukan, guna mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dalam rangka Swasembada Pangan di seluruh Indonesia terutama di Banten. 

Penanaman bibit jagung di Kabupaten Lebak sebanyak 2.100 Kilogram, untuk luas lahan 142 hektare. 

Baca juga: PLN Kolaborasi Global Bersama Cina untuk Swasembada Energi Indonesia, Disaksikan Presiden Prabowo

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto, Menteri Pertanian Andi Arman Sulaiman dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto. 

Mentri Pertanian Andi Arman Sulaiman mengatakan, penanaman jagung ini dilakukan untuk membangkitkan ketahanan pangan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, untuk mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya. 

"Mudah-mudahan dalam waktu empat tahun itu kita bisa secepatnya bisa mencapai target itu."

"Karena dengan kerjasama TNI/Polri dan kementerian lainya tujuan kita bisa terlaksana," katanya. 

"Dan saya yakin, swasembada pangan di Indonesia terutama Banten bisa lebih baik sesuai dengan harapan dan keinginan Pak Presiden," sambungnya. 

Semetara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Yandri Susanto mengatakan, bahwa anggaran ketahanan pangan untuk 75 ribu desa di Indonesia sebesar Rp 16 triliun. 

"Jadi anggaran itu buat swasembada pangan di seluruh desa dan disambungkan dengan makan siang bergizi."

"Saya tidak mau desa hanya menjadi penonton, maka kalau ada dana, pendamping dan pengawasan itu bisa kita lakukan sesuai dengan perintah Pak Presiden," katanya. 

Oleh karena itu, Yandri meminta kepada TNI/Polri berdasarkan instruksi Kapolri dan Panglima TNI, bahwa anggaran 20 persen dana desa itu tidak boleh di permainkan.