Ini Langkah DP3AKB Soal Viralnya Kasus Perundungan Siswi SMP di Kota Serang

Laporan wartawan TribunBanten.com Ade Feri Anggriawan 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Serang turut memberi respons, terkait kasus perundungan siswi SMP di Kota Serang yang viral di media sosial.

Diketahui, korban berinisial SA yang merupakan siswi SMP di Kota Serang, menjadi korban perundungan oleh teman sekolahnya.

Dalam video yang diunggah di akun X @dhemit_is_back tersebut, memperlihatkan seorang siswi berkerudung putih dan pakaian seragam batik biru, dipukuli oleh sejumlah siswi lainnya.

Baca juga: Polisi Ungkap Kronologi Kasus Perundungan Siswi SMP di Kota Serang yang Viral

Kepala DP3AKB Kota Serang, Anthon Gunawan mengatakan, pihaknya telah melakukan pendampingan terhadap korban.

Pendampingan tersebut dilakukan dengan cara memberikan pemeriksaan terhadap psikis korban.

Selain itu, DP3AKB juga berkoordinasi dengan Balai Permasyarakatan, Polresta Serang Kota, dan juga mengumpulkan para orang tua korban, pelaku, dan saksi.

"Artinya kita sesuai dengan kewenangan adalah menangani pihak korban, dan kalau dipilah kasus ini berhadapan dengan hukum," ujarnya kepada TribunBanten.com di ruang kerjanya, Senin (2/12/2024).

"Karena ada anak korban, anak saksi, dan ada anak yang berkonflik. Nah kita lebih menangani kepada anak korban," sambungnya. 

Anthon menjelaskan, hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh tim psikolog dari UPT PPA, terdapat efek psikologi ringan yang dialami oleh korban.

"Karena kalau diajak ngobrol, Alhamdulillah masih bisa menjawab."

Baca juga: Cerita Korban Pencabulan Ustaz di Serang: Disuruh Minum Obat Aborsi, Bandan Panas Kayak Mau Mati!

"Tapi kita harus tetap mengembalikan kondisi siswi SA ini supaya tidak traumatik dan normal kembali," jelasnya. 

Dirinya berharap, dengan pendampingan psikis yang dilakukan DP3AKB, dapat mengembalikan keinginan dari korban untuk kembali bersekolah.

"Karena ini masih sekolah, jangan sampai keinginan dan hak anak untuk menempuh pendidikan menjadi terlantar," ucap Anthon.