Seluruh Pelayanan Kementerian Hukum Berbasis Digital pada 2025, Permudah Akses Masyarakat

TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - Seluruh pelayanan publik Kementerian Hukum (Kemenkum) pada 2025 bakal berbasis digital.

Menkum Supratman Andi Agtas mengatakan transformasi digital ini untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Kemenkum sudah mencanangkan sebuah transformasi.

Baca juga: 8 Pejabat Fungsional Tertentu Kanwil Kemenkumham Banten Dilantik dan Diambil Sumpahnya

"Kami bertekad pada 2025, seluruh layanan di Kemenkum berbasis digital,” katanya dalam kegiatan refleksi akhir tahun 2024 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di gedung Politeknik Pengayoman Indonesia, Tangerang, Senin (16/12/2024).

Melalui transformasi digital, masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap setiap jenis pelayanan di Kemenkum.

Transformasi ini juga merupakan upaya Kemenkum untuk menjadi pelopor keterbukaan informasi publik.

“Kami terbuka untuk mendapatkan pengawasan, baik eksternal maupun internal," ucapnya.

Supratman juga memohon masukan dari Ombudsman agar Kemenkum ini bisa menjadi pelopor di dalam keterbukaan informasi.

Pada 2025, Kemenkum juga akan meningkatkan kolaborasi antar-kementerian, memperkuat kebijakan yang berpihak pada keadilan, serta membangun budaya hukum yang positif di tengah masyarakat. 

Menurutnya Supratman, sinergi yang baik antar-kementerian memastikan pembangunan hukum berjalan selaras dengan kebutuhan negara dan harapan rakyat.

Dia memastikan kolaborasi di antara ‘saudara kandung’ (Kemenkum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian HAM, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan) tetap berjalan.

"Kita punya kebijakan yang beririsan. Satu di antara contohnya perumusan kebijakan terkait pemberian amnesti,” ujarnya.

Baca juga: 32 Peserta Tampilkan Kemampuan dalam Seleksi Kompetensi Bidang di Kemenkumham Banten

Di sisi pembangunan hukum, Supratman mengatakan Kemenkum akan memperkuat sistem hukum yang inklusif pada 2025.

Tahun depan harus menjadi tahun yang penuh perbaikan dan inovasi.

Supratman ingin hukum yang adil bisa dirasakan seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali.

“Kita harus semakin memperkuat sistem hukum yang inklusif, yang tidak hanya adil di atas kertas, tetapi juga bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali,” katanya.

Pemberian Penghargaan Refleksi Akhir Tahun 2024

Pada momen refleksi akhir 2024 ini, diberikan penghargaan kepada sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah daerah, kantor wilayah, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mendukung pembangunan hukum dan memberikan pelayanan publik prima.

Baca juga: Ada Apa Peserta Seleksi CPNS Kemenkumham Banten Bawa Peraga Cangkul, Sarung Tinju, hingga Golok?

Berikut daftar penghargaan pada momen refleksi akhir 2024:

Penghargaan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Tingkat Kementerian:

1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Penghargaan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Tingkat Lembaga:

1. Dewan Perwakilan Rakyat
2. Badan Pemeriksa Keuangan
3. Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Penghargaan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Tingkat Pemerintah Provinsi:

1. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Pemerintah Daerah Provinsi Banten
3. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Penghargaan Hasil Penilaian Indeks Reformasi Hukum Tahun 2024 Tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo

Penghargaan Unit Penyelenggara Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan:

1. Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo - UPP Terbaik
2. Lapas Kelas IIB Muara Enim - UPP Terbaik
3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Banten - Baik
4. Kanim Kelas I Non TPI Bogor - Baik
5. Lapas Perempuan Kelas IIA Malang - Baik 

Satuan Kerja Berpredikat Pelayanan Prima Tahun 2024:

1. Kanim Kelas I TPI Yogyakarta

Penghargaan Zona Integritas WBK

1. 5 (lima) satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum
2. 74 (tujuh puluh empat) satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Penghargaan Zona Integritas WBBM

1. Lapas Kelas IIB Wonosari
2. Bapas Kelas I Surakarta
3. Bapas Kelas II Magelang
4. Kanim Kelas I TPI Malang
5. Kanim Kelas II Non TPI Madiun
6. Kanim Kelas II Non TPI Ponorogo

Penghargaan Capaian Kinerja Kantor Wilayah:

Dari hasil perhitungan, Kantor Wilayah berkinerja terbaik pada Tahun 2024 yaitu:
1. Kanwil Kemenkum Jawa Tengah 82,36 persen
2. Kanwil Kemenkum Jawa Barat 82,27%
3. Kanwil Kemenkum D.I Yogyakarta 82,06%

Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI:

1. Menteri Hukum
2. Menteri Hak Asasi Manusia
3. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan