Pemkot Serang Keberatan Jika Program Makan Bergizi Gratis Dibebankan ke APBD, Ini Alasannya 

Laporan wartawan TribunBanten.com Ade Feri Anggriawan 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG -Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengaku keberatan, jika program makan bergizi gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto, dibebankan kepada keuangan daerah.

Hal itu lantaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Serang jumlahnya terbatas.

Asisten Daerah II Kota Serang, Yudi Suryadi meminta kepada pemerintah pusat, agar ada pembagian beban anggaran dalam menjalankan program makan bergizi gratis tersebut.

"Mungkin teknisnya nanti bagi-bagi ya, pemerintah pusat membantu, terus pemerintah daerah juga perlu ada Co Sharing-nya," ujarnya kepada TribunBanten.com, Jumat (3/1/2025).

"Sebab kalau dihitung itu jumlahnya sangat besar, misal sasarannya 180 ribu orang, terus dikali harganya Rp15 ribu per porsi, dikali lagi per hari, lalu per tahun khusus Pemkot Serang itu merasa sangat keberatan," imbuhnya.

"Karena APBD Kota Serang itu jumlahnya terbatas sekali, dan itu tidak akan cukup jika dibebankan ke APBD," jelasnya.

Apalagi, kata Yudi, saat ini Pemkot Serang masih sangat bergantung pada bantuan keuangan dari Pemerintah Pusat.

"Dari APBD sebesar Rp 1,6 Triliun, pendapatan kita cuma 20 persen, sedangkan 80 persen sisanya itu merupakan dana bantuan transfer dari pusat," ucapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, sampai saat ini pemerintah pusat juga belum mengeluarkan regulasi terkait program makan bergizi gratis. 

"Kita saat ini masih dalam proses  menyediakan data yang diperlukan, jika Pemerintah Pusat mulai menjalankan program tersebut," tuturnya.

Adapun perihal waktu penerapan program makan bergizi gratis ini, Yudi mengaku belum mendapat informasi.

Baca juga: Pemkot Serang Cuma Anggarkan Rp 2 Miliar untuk Program Makan Bergizi Gratis, Ini Alasannya

"Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi lebih lanjut, kapan program ini berjalan," paparnya.

Namun menurutnya, pelaksanaan program tersebut kemungkinan berlangsung pasca pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak 2024.

"Karena kan setiap program itu ada tahapannya, bisa saja mungkin menunggu para gubernur dan waki kota sudah dilantik," ucapnya.