Daftar Kepala Daerah dari PDI-P yang Diinstruksikan Megawati, untuk Tak Ikut Retreat Hari Ini

TRIBUNBANTEN.COM - Seluruh kepala daerah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P diinstruksikan untuk menunda mengikuti retret atau retreat atau pembekalan di akademi militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.

Penundaan itu dilakukan berdasarkan instruksi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri melalui surat nomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang terbit pada 20 Februari 2025 malam, sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto oleh KPK. 

“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025,” ujar Megawati, dikutip dari Kompas.com, Jumat. 

Dalam surat tersebut, Megawati juga menginstruksikan bagi kepala daerah dari PDI-P yang sudah telanjur berangkat untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut. 

Dia mengatakan, saat ini semua komando partai telah diambil alih oleh dirinya. 

Baca juga: Megawati Instruksikan Kepala Daerah PDIP Tunda Retret di Akmil Magelang, Setelah Hasto Ditahan KPK

Lantas, siapa saja kepala daerah dari PDI-P yang menunda keikutsertaan di agenda retreat kepala daerah?

Daftar kepala daerah dari PDI-P Diberitakan Kompas.com, Rabu (19/2/2025), kepala daerah yang berasal dari PDI-P berjumlah 177 kader.  

Ratusan kepala daerah tersebut resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis (20/2/2025). 

Usai dilantik, 481 dari 961 kepala daerah itu akan menjalani retreat di Akmil, Magelang, mulai selama 21-28 Februari 2025, seperti dikutip Kompas.com, Rabu.  

Baca juga: Retreat Kepala Daerah di Magelang Dimulai Hari Ini, Berikut Jadwal Kegiatannya

Ratusan kepala daerah yang ikut retreat itu terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota. 

Berikut ini beberapa kepala daerah dari PDI-P yang diinstruksikan untuk tidak ikut retreat kepala daerah hari ini: 

• Pramono Anung - Rano Karno, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta 
• Al Haris - Abdullah Sani, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi 
• I Wayan Koster - I Nyoman Giri Prasta, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bali 
• Meki Nawipa - Deinas Geley, Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tengah 
• Dadang Suprianta - Ali Syakieb, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung 
• Ayep Zaki - Bobby Maulana, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi 
• Supian Suri - Chandra Rahmansyah, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok 
• Aep Syaepuloh - Maslani, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karawang 
• Citra Pitriyami - Ino Darsono, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pangandaran 
• Yuli Hastuti - Dion Agasi Setiabudi, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo 
• Afif Nurhidayat - Amir Husein, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonosobo 

Baca juga: Pertama Dalam Sejarah, Presiden Lantik 961 Kepala dan Wakil Kepala Daerah Serentak se-Indonesia

• Etik Suryani - Eko Sapto Purnomo, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo 
• Setyo Sukarno - Imron Rizkyarno, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wonogiri 
• Sam'ani Intakoris - Bellinda Putri Sabrina, Bupati dan Wakil Bupate Kabupaten Kudus 
• Achmad Afzan Arslan - Balgis Diab, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan 
• Endah Subekti Kuntarningsih - Joko Parwoto, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gunung Kidul 
• Lukman Hakim - Moch Fauzan Ja'far, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangkalan 
• Hanindhuto Himawan Pramana - Dewi Mariya Ulfa, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kediri 
• Ipuk Fiestiandani Azwar Anas - Mujiono, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi 
• Marhaen Djumadi - Trihandy Cahyo Saputro, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nganjuk 
• Adi Wibowo - Mokhamad Nawawi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasuruan. 

Nama-nama di atas hanya kepala daerah dari PDI-P di Pulau Jawa. 

Baca juga: 961 Kepala dan Wakil Kepala Daerah Resmi Dilantik, Presiden Prabowo Ingatkan Soal Ini

Masih ada beberapa nama kader PDI-P yang dilantik menjadi kepala daerah untuk sejumlah daerah periode 2025-2030.

Penahanan Hasto oleh KPK

Sebelumnya, pada Kamis (20/2/2025) malam, Sekretaris Jenderal PD-P Hasto Kristiyanto resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Hasto adalah tersangka dalam kasus suap proses pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan anggota DPR RI Harun Masiku dan perintangan penyidikan. 

Baca juga: Ditahan KPK, Hasto: Ini Momentum Komisi Pemberantasan Korupsi Periksa Keluarga Jokowi

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, Hasto ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur selama 20 hari, yakni mulai 20 Februari sampai dengan 11 Maret 2025. 

"Guna kepentingan penyidikan, terhadap tersangka HK (Hasto Kristiyanto) dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung mulai tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan 11 Maret 2025 dan penahanan dilakukan di Cabang Rumah Tahanan Negara dari Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Timur," tandasnya, dilansir dari Kompas.com, Kamis. 

Sumber : Kompas.com