KDM Sebut Butuh Rp 8 Triliun untuk Bebaskan Bekasi hingga Karawang dari Banjir

TRIBUNBANTEN.COM - Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi atau yang kerap disingkat KDM mengaku, dibutuhkan anggaran besar untuk membebaskan wilayah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Karawang dari banjir.

KDM mengungkapkan, salah satu alokasi dana yang besar itu untuk membayar ganti rugi bangunan-bangunan liar yang berdiri di bantaran kali.

"Kalau mau membongkar bangunan itu dan memberi ganti rugi, maka untuk membebaskan banjir di Kota Bekasi, Karawang, dan Kabupaten Bekasi, perlu Rp 8 triliun untuk membayar bangunan-bangunan liar," kata Dedi Mulyadi di Kabupaten Bekasi, Kamis (22/5/2025).

Baca juga: Temui Warga Terdampak Banjir Bekasi, Presiden Prabowo Sempatkan Buka Puasa Bersama Warga

Saat ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 300 miliar untuk membongkar dan mengganti rugi bangunan yang berdiri di bantaran kali.

"Tahap pertama kami akan mengerjakan Rp 300 miliar, hasil swadaya Pemkot Bekasi, Pemda Bekasi, dan Pemprov Jabar," kata Dedi.

Selain masalah ganti rugi, Dedi Mulyadi juga menyoroti soal program pengerukan Kali Bekasi yang memakan biaya Rp 500 miliar, tetapi mandek selama dua tahun.

"Perjalanan pengerukan sungai Kali Bekasi yang berbiaya Rp 500 miliar hampir dua tahun tidak berjalan," kata Dedi Mulyadi.

Dedi mengungkapkan, pengerukan Kali Bekasi mandek karena pihak kontraktor ragu untuk mengeksekusi program.

Baca juga: Sosok Putri Karlin Anak Kapolda Metro Jaya yang Dilamar Putra Gubernur Dedi Mulyadi usai Laga Persib

Pasalnya, bantaran Kali Bekasi kini telah berubah wajah dengan didominasi bangunan rumah warga.

"Kontraktornya ragu, karena di sampingnya sudah berubah jadi bangunan," ucap mantan Bupati Purwakarta itu.

Meski demikian, Dedi Mulyadi mengatakan, program pengerukan Kali Bekasi kini kembali berjalan berkat dukungan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dedi Mulyadi: Butuh Rp 8 Triliun untuk Bongkar Bangunan Liar di Bekasi dan Kerawang"