Kisah 2 Anak Juru Parkir Tak Bisa Sekolah, Keluarga Tak Sanggup Bayar Seragam dan Buku Paket

"Awalnya itu dibilang anak saya tidak diterima, karena alasan administrasi, saya disuruh cari sekolah lain, padahal surat penerimaan sudah ada. Jadi sudah tiga hari masa MPLS ini belum masuk (sekolah)," tambah Nur. 

Tidak Boleh Ada Pungutan

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tangsel, Didin Sihabudin, menegaskan, tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun di sekolah negeri.

 “Prinsipnya, tidak dibolehkan pungutan seperti yang disebutkan tadi, apalagi itu ke rekening pribadi. Kami sudah membuat surat edaran yang melarang iuran-iuran. Sekolah negeri difasilitasi,” kata Didin saat dikonfirmasi Kompas.com. 

Didin memastikan pihaknya telah melakukan pemantauan, termasuk dari laporan di media sosial. 

Ia menyebut, telah melakukan sidak serta memanggil kepala sekolah pada Kamis (17/7/2025) untuk diperiksa terkait soal iuran seragam siswa itu. 

“Dinas pendidikan hari ini sudah membuat surat panggilan dan akan melakukan pembinaan serta pemeriksaan terhadap kepala sekolah. Kami pastikan, insya Allah, tidak ada pungutan bagi anak-anak yang pindah sekolah,” ujarnya. 

Soal seragam, Didin menegaskan bahwa siswa pindahan boleh memakai seragam yang sudah ada. 

“Dipastikan tidak boleh ada paksaan beli seragam baru. Silakan pakai seragam lama, dan kami juga pastikan tidak ada intimidasi atau bullying. Kami punya satgas baik di sekolah maupun di dinas,” jelasnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com