Pilkades Serentak di Pandeglang 2025 Terancam Batal, Pemkab Masih Tunggu Instruksi Kemendagri

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Rencana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Pandeglang terancam batal digelar tahun 2025. 

Pasalnya, Pilkades serentak yang direncanakan digelar tahun ini masih menunggu instruksi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 

Demikian itu disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Pandeglang, Muslim Taufik. 

"Untuk kapan pelaksanaannya kami masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan dari Kemendagri. Karena keputusannya ada di Kemendagri, tapi mudah-mudahan bisa secepatnya," ujarnya, Selasa (22/7/2025). 

Baca juga: 108 Desa di Pandeglang Masih Dipimpin Pjs, Kemendagri Diminta Segera Cabut Moratorium Pilkades

Muslim mengatakan, pihaknya telah menyediakan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk pelaksanaan Pilkades.

Terlebih, Pemkab Pandeglang sejak awal sudah menyiapkan konsep dan tahapan Pilkades serentak tahun 2025. 

"Tapi jika tidak bisa dilaksanakan tahun ini, maka anggarannya Rp2,5 ditambah dari Kesbangpol Rp800 juta, akan di geser untuk kebutuhan pembangunan yang lain," katanya. 

Muslim menyebutkan, dari jumlah 326 desa yang ada di Pandeglang, terdapat 116 desa yang sekarang ini di isi Penjabat (PJ).

Muslim mengaku sudah sering mengirim surat ke Kemendagri untuk meminta petunjuk terkait waktu pelaksanaan Pilkades.

Sebab, jika terlalu lama di isi PJ dikhawatirkan akan berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat. 

"Kami sudah beberapa kali menanyakan dengan berbagai pertimbangan. Karena kalau terlalu lama, bisa memberikan efek kurangnya pelayanan kepada masyarakat," ujarnya. 

Muslim mengaku, belum mengetahui pasti kapan Kemendagri akan memberikan rekomedasi pelaksanaan Pilkades tersebut. 

"Tanpa rekomendasi itu, tahapan Pilkades belum bisa dipastikan kapan dimulainya. Tapi mudah-mudahan bisa secepatnya," pungkasnya.