Sikap Pemerintah China Terhadap Perang Thailand dan Kamboja, Prihatin dan Tidak Memihak

TRIBUNBANTEN.COM-Konflik Thailand dan Kamboja kembali meletus, Kamis (24/7/2025). Saling balas serangan itu menimbulkan sedikitnya 12 orang korban jiwa.

Pemerintah China pada Kamis (24/7/2025) langsung memberikan pernyataan atas konflik dua negara ASEAN ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan Pemerintah China prihatin atas eskalasi konflik bersenjata yang kembali pecah antara Thailand dan Kamboja. 

“Kami sangat prihatin dengan perkembangan terkini dan berharap kedua pihak dapat menyelesaikan masalah melalui dialog dan konsultasi,” ujar Guo, dalam konferensi pers dikutip dari kompas.com yang melansir kantor berita AFP. 

Menurut Guo, menjaga hubungan baik sebagai negara bertetangga serta menangani perbedaan secara tepat merupakan kepentingan jangka panjang dan mendasar bagi kedua negara. 

Meskipun Kamboja dikenal sebagai sekutu dekat China dan menerima investasi bernilai miliaran dollar AS dari negara itu, Beijing menegaskan akan bersikap netral dalam konflik ini. 

“China akan mengambil posisi yang adil dan tidak memihak,” ujar Guo. 

Ia menambahkan, “Beijing telah dan akan terus melakukan yang terbaik dengan caranya sendiri untuk mendorong perdamaian dan dialog, serta memainkan peran konstruktif dalam meredakan situasi.”

Jumlah Korban

Sedikitnya 12 orang menjadi korban tewas dalam pertempuran antara Thailand dan Kamboja yang meletus pada Kamis (24/7/2025). 

Korban tersebut berasal dari laporan Kementerian Kesehatan Thailand. 11 di antaranya adalah warga sipil. 

Selain itu, 31 orang yang terdiri atas 24 warga sipil dan tujuh tentara mengalami luka, sebagaimana dilansir Al Jazeera. 

Sementara itu, Kamboja belum melaporkan korban tewas maupun luka dari pihaknya.

Baca juga: Peta Buatan Prancis Jadi Biang Kerok Perang Thailand-Kamboja, Ini Penjelasannya

Konflik Perbatasan

Sengketa perbatasan tersebut sudah berlangsung selama puluhan tahun.  

Ketegangan antara Thailand dan Kamboja kembali meningkat di wilayah sengketa yang dikenal sebagai Segitiga Zamrud. 

Wilayah ini berada di pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Thailand, Kamboja, dan Laos, serta menjadi lokasi sejumlah kuil kuno yang bernilai historis. 

Konflik bahkan sempat berubah menjadi bentrokan militer berdarah lebih dari 15 tahun lalu, dan kembali pecah pada Mei 2025, ketika seorang tentara Kamboja tewas dalam baku tembak. 

Perselisihan wilayah antara Thailand dan Kamboja bukan hal baru. Kedua negara telah lama berselisih soal batas teritorial, khususnya terkait klaim atas situs-situs bersejarah seperti Candi Preah Vihear dan Ta Muen Thom.

Akar persoalan berawal dari peta yang dibuat pada 1907 oleh pemerintah kolonial Prancis. Kamboja menjadikan peta itu sebagai dasar klaim wilayahnya. 

Namun, Thailand menolak keabsahan peta tersebut dan menganggap sebagian wilayah yang diklaim Kamboja seharusnya masuk ke wilayah Thailand.

Sengketa ini telah beberapa kali dibawa ke Mahkamah Internasional (ICJ). Pada 1962, ICJ memutuskan bahwa Candi Preah Vihear berada di bawah kedaulatan Kamboja. 

Namun, ketegangan berlanjut dan kembali memanas pada 2011, ketika bentrokan bersenjata menewaskan 20 orang.

Meskipun ICJ kembali mempertegas keputusan soal wilayah tersebut, Thailand menolak yurisdiksi ICJ, membuat konflik terus berulang setiap kali muncul insiden militer atau ranjau.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com