Tolak Wajib Militer, 200 Ribu Yahudi Ultra-Ortodoks Turun ke Jalan di Yerusalem

TRIBUNBANTEN.COM - Sekira 200.000 warga Yahudi ultra-Ortodoks turun ke jalanan Yerusalem, untuk melakukan aksi demosntrasi, pada Kamis (30/10/2025).

Aksi demonstrasi besar-besaran itu dilakukan untuk menentang kebijakan wajib militer, yang menargetkan komunitas mereka.

Aksi yang disebut sebagai “pawai sejuta” itu melumpuhkan aktivitas di Yerusalem Barat dan memicu bentrokan dengan polisi.

Baca juga: Mayoritas Warga Israel Tolak Pemimpinnya Kembali Berkuasa, Karier Netanyahu Diujung Tanduk

Menurut laporan BBC, ribuan pengunjuk rasa berpakaian hitam tradisional memblokade jalan utama dan membakar terpal sebagai bentuk protes terhadap penghapusan pengecualian dinas militer bagi siswa sekolah agama atau yeshiva.

Setidaknya 2.000 polisi diterjunkan untuk menjaga keamanan.

Polisi Israel melaporkan seorang remaja berusia 20 tahun tewas setelah jatuh dari bangunan di dekat lokasi protes.

Total 74 orang memerlukan perawatan medis, termasuk tiga petugas, sementara sejumlah pengunjuk rasa ditahan karena melempar batu dan membuat barikade.

Media The Times of Israel menulis, bentrokan pecah setelah doa massal resmi berakhir ketika ratusan pemuda menolak bubar.

Polisi dengan kendaraan anti huru hara dan meriam air dikerahkan untuk membuka kembali Rute 1, jalan utama antara Yerusalem dan Tel Aviv, yang sempat diblokade massa.

Demonstrasi ini merupakan respons terhadap tindakan keras pemerintah Israel yang mengirim ribuan surat panggilan wajib militer kepada pria ultra-Ortodoks dalam beberapa bulan terakhir.

Banyak di antara mereka yang menolak wajib militer kemudian ditangkap.

Seorang pengunjuk rasa, Shmuel Orbach, mengatakan kepada Al Jazeera, “Kami adalah negara Yahudi. Anda tidak bisa melawan Yudaisme di negara Yahudi; itu tidak akan berhasil.”

Perselisihan mengenai wajib militer telah lama memecah masyarakat Israel.

Berdasarkan aturan sejak berdirinya negara itu pada 1948, pria ultra-Ortodoks yang mendedikasikan hidupnya untuk belajar Taurat diberi pengecualian dari dinas militer.

Keputusan Mahkamah Agung Israel pada 2024 memerintahkan agar aturan tersebut dihapus karena dianggap diskriminatif.