Mahasiswa Soroti Pengelolaan Aset dan Perda Usaha Kepariwisataan saat HUT Kota Serang ke-18

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhamad Rifky Juliana

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Sejumlah mahasiswa menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Serang ke-18, Minggu (10/8/2025).

Pantauan di lokasi, sekitar pukul 11.05 WIB, massa aksi sempat terlibat dorong-dorongan dengan aparat keamanan hingga gerbang utama DPRD Kota Serang jebol.

Kericuhan terjadi saat Wali Kota Serang, Budi Rustandi, menyampaikan pidato HUT Kota Serang ke-18.

Massa aksi menyoroti beberapa isu, di antaranya pengelolaan aset daerah, Perda Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK), dugaan korupsi, pendidikan, dan angka kemiskinan.

Baca juga: Profil dan Harta Jenderal Tandyo Budi, Wakil Panglima TNI yang Baru Dilantik Presiden Prabowo

“Delapan belas tahun sudah Kota Serang berdiri, usia yang seharusnya menjadi tanda kedewasaan dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Namun faktanya, berbagai persoalan mendasar masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum terselesaikan,” kata Ketua HMI Cabang Serang, Eman Sulaeman.

Salah satu persoalan krusial, kata Eman, adalah pengelolaan aset daerah yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Banyak aset yang secara administratif dan legalitas masih berada di luar penguasaan Pemkot Serang, padahal potensi ekonominya bisa menjadi sumber pembiayaan pembangunan,” ujarnya.

Selain itu, Perda Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataan (PUK) dinilai perlu segera direvisi agar keberpihakannya pada pelaku usaha lokal berkelanjutan secara lingkungan lebih jelas, sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap PAD Kota Serang.

“Tanpa revisi yang tepat, kebijakan pariwisata akan terus berjalan tanpa arah yang selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ucap Eman.

Ia juga menyoroti kondisi pendidikan yang masih belum merata sehingga angka putus sekolah tetap tinggi.

Pihaknya bahkan menduga adanya praktik korupsi, khususnya terkait kunjungan kerja maupun perjalanan dinas fiktif anggota dewan.