DPRD Kota Serang Beri Catatan LKPJ 2025, Dorong Optimalisasi PAD dan Investasi

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhamad Rifky Juliana 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang memberikan catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Serang Tahun Anggaran 2025.

Sejumlah catatan menyoroti kinerja keuangan daerah hingga capaian indikator makro pembangunan.

Juru bicara Pansus LKPJ, Santani menyampaikan dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan Kota Serang pada 2025 tercatat sebesar Rp1,59 triliun atau 97,69 persen dari target Rp1,62 triliun.

Baca juga: May Day 2026, Ketua DPRD Kota Serang Kawal Hak Pekerja dan Kesejahteraan Buruh

"Pemerintah Kota Serang perlu meningkatkan PAD melalui optimalisasi pajak, retribusi, serta pengelolaan aset, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif," katanya.

Kemudian realisasi belanja daerah mencapai Rp1,57 triliun atau 93,44 persen dari pagu Rp1,68 triliun. 

Belanja tersebut terdiri dari belanja operasi Rp1,40 triliun atau 93,37 persen, belanja modal Rp166,44 miliar atau 94,9 persen dari pagu Rp175,96 miliar, serta belanja tidak terduga Rp398 juta atau 26,14 persen dari pagu Rp1,52 miliar.

Pansus menilai perlunya peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja agar pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

Adapun sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2025 tercatat sebesar Rp73,01 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp67,01 miliar.

"Optimalisasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar serapan lebih maksimal," jelas Santani.

Pada indikator kinerja makro, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang tahun 2025 mencapai 77,50 poin, melampaui target 77,31 poin.

Namun demikian, mayoritas penduduk masih berpendidikan SMA ke bawah.

"Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,20 persen (naik dari 4,71 persen di 2024), namun belum mencapai target 5,34 persen. Struktur ekonomi masih didominasi sektor perdagangan dan jasa (69,58 persen)," ujar Santani.

Di sisi lain, tingkat kemiskinan menurun menjadi 5,51 persen, namun ketimpangan yang diukur melalui rasio gini justru mengalami peningkatan.

Santani menjelaskan tingkat pengangguran terbuka pada 2025 sebesar 6,9 persen, menurun dari 7,12 persen pada tahun sebelumnya, namun masih berada di atas rata-rata Provinsi Banten.