Baca tanpa iklan
TRIBUNBANTEN.COM - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mempertanyakan isu adanya ajakan rekonsiliasi antara pemerintah dengan pemimpin ormas Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab.
Hal ini Moeldoko sampaikan merespons wacana rekonsiliasi yang dilempar Rizieq Shihab, yang mensyaratkan penghentian kriminalisasi ulama.
"Sebenarnya tidak ada lah istilah kriminalisasi ulama, itu nggak ada. Kami nggak mengenal itu istilah itu. Dan kami tidak mau ulama dikriminalisasi. Negara itu melindungi segenap bangsa, itu tugas negara," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Kamis (12/11/2020).
Terkait wacana rekonsiliasi, Moeldoko menganggap, sebenarnya tak ada masalah di antara pemerintah dan Rizieq Shihab.
Sejak awal, pemerintah pun tak pernah melarang pimpinan FPI itu untuk pulang ke Tanah Air.
Justru, saat Rizieq tiba di Indonesia, aparat keamanan diwanti-wanti untuk mengawal dengan baik dan tak mengganggu.
"Kami nggak ada masalah. Dari awal kami katakan Pak Habib Rizieq mau pulang, ya pulang-pulang saja, wong pergi-pergi sendiri, pulang-pulang silakan. Nggak ada masalah," kata Moeldoko seperti dilansir Kompas.tv.
"Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, kawal dengan baik, jangan diganggu walaupun mereka sendiri yang menganggu, menganggu jalan maksudnya, menganggu publik, kan begitu," tuturnya.
Baca juga: Baru Tiba, Tokoh FPI Rizieq Shihab Sampaikan Pernyataan Kontroversial, Serukan Indonesia Revolusi
Baca juga: Anggota TNI AU Ditahan karena Kedapatan Unggah Video Sambut Kepulangan Rizieq Shihab
Oleh karenanya, Moeldoko justru kebingungan jika ada wacana rekonsiliasi.
Sebab, menurut dia, tak ada yang perlu direkonsiliasi antara pemerintah dengan Rizieq Shihab.
"Jadi, menurut saya istilah rekonsiliasi itu, apanya yang direkonsiliasi? Asal kita semuanya baik-baik bekerja, nggak ada masalah kok. Kami bukan pada posisi apakah itu, enggak, posisinya baik-baik saja kok sebenernya," tandas Moeldoko.