Baca tanpa iklan
TRIBUNBANTEN.COM - Partai Demokrat terbelah tepat di hari Jumat tanggal 5 Maret 2021.
Terbelahnya Partai Demokrat ini setelah digelar Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deliserdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021).
KLB Partai Demokrat secara aklamasi dan memilih Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jend (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Tak sampai dua jam setelah Moeldoko menyanggupi memimpin Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres V PD yakni Mayor Inf (purn) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melawan.
Putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono ini meyebut KLB yang memilih Moeldoko sebagai Ketua Umum Demokrat adalah ilegal.
AHY siap menyebut bahwa dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.
"Tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat. Saya adalah Ketua Umum Partai Demokrat hasil Kongres yang sah," tegas AHY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta.
AHY pun menyatakan siap menghadapi dan mempertahankan Partai Demokrat yang dipimpinnya.
Baca juga: Lewat Telepon Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Ini Reaksinya
Baca juga: Eks Muncikari Artis Robby Abbas Kembali Ditangkap, Kepergok Lagi Bareng Teman Wanita di Hotel
AHY Serang Moeldoko
Dalam jumpa pers tersebut, AHY tegas menyerag Moeldoko.
AHY menyebut, selama ini Moeldoko mengaku tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam rencana kudeta di Partai Demokrat.
"KSP Moeldoko menerima jabatan Ketua Umum Demokrat versi KLB ilegal. Tentu yang ia sampaikan selama ini bahwa yang bersangkutan tidak tahu dan tidak terlibat kudeta. Kudeta itu benar adanya dan ," tegas AHY.
AHY menyebut, tidak mungkin segelintir orang yang mengaku pengurus Demokrat ini punya semangat dan kebernaian menggelar KLB, jika tidak ada dukungan dari Moeldoko.
Secara terang-terangan, AHY juga mengatakan bahwa cara-cara yang dilakukan Moeldoko ini inkonstitusional dan jauh dari moral politik.
"Sikap dan perilaku tersebut bukan sikap dan perilaku ksatria dan bukan contoh yang baik bagi masyarakat Indonesia," tegas AHY.
AHY yang keluar dari TNI berpangkat mayor mengaku diirnya menghormati para seniornya di TNI.
"Dulu saya prajurit, beliau juga prajurit. Menghormati senior wajib dilakukan. Tetapi dari para senior pula, tidak semunya bisa menjadi contoh yang baik," tegas AHY.
Baca juga: Lewat Telepon Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Ini Reaksinya
Baca juga: Video Marzuki Alie Dicegat Kader Demokrat di Bandara Medan, Andi Arief: Ngakunya Bukan Pengkhianat
Moeldoko Siap
Sementara itu, Moeldoko saat ditelepon untuk didengar kesediannya menjadi Ketua Umum Demokrat menanyakan tiga hal.
Pertama Moeldoko menanyakan mengenai apakah keberadaan KLB telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Partai.
Pertanyaan tersebut dijawab dengan kata 'sesuai' oleh peserta KLB.
Kedua, Moeldoko menanyakan mengenai keseriusan peserta KLB memilihnya sebagai Ketum.
Para peserta KLB menjawab pertanyaan Moeldoko tersebut dengan kata 'serius' secara serempak.
Ketiga, Moeldoko menanyakan kesiapan peserta KLB untuk berintegritas dalam bekerja serta menempatkan kepentingan merah putih di atas kepentingan golongan.
Pertanyaan tersebut juga dijawab siap oleh peserta KLB.
"Oke, baik dengan demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. untuk itu saya terima menjadi ketum Demokrat," pungkasnya.
Baca juga: Demokrat Banten Pastikan Tak Ada Pemilik Suara di KLB Sumut, Disebut KLB Dagelan
Mayor Vs Jenderal
Moeldoko lahir di Kediri, Jawa Timur, 8 Juli 1957 (64 tahun).
Saat ini ia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) sejak 17 Januari 2018.
Moeldoko merupakan alumnus Akabri tahun 1981 dengan predikat terbaik dan berhak meraih penghargaan bergengsi Bintang Adhi Makayasa.
Moeldoko pernah menjabat sebagai Panglima TNI sejak 30 Agustus 2013 hingga 8 Juli 2015.
Ia juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat sejak 20 Mei 2013 hingga 30 Agustus 2013.
Baca juga: Kemenkes Sebut Mutasi Corona B117 Lebih Cepat Menular Dibandingkan Covid-19
AHY
Mayor Inf (Purn) Agus Harimurti Yudhoyono lahir di Bandung, Jawa Barat, 10 Agustus 1978.
AHY berkarier sebagai militer profesional di TNI selama 16 tahun.
Sama seperti Moeldoko, AHY menjadi lulusan terbaik dari Akademi Militer tahun 2000 dan meraih penghargaan Presiden RI; Bintang Adi Makayasa.
Saat berdinas di TNI AD, AHY mengemban tugas operasi pemulihan keamanan di Aceh tahun 2002 dan operasi perdamaian PBB di Libanon tahun 2006.
Tahun 2016, AHY didaulat oleh Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Amanat Nasional (PAN)menjadi Calon Gubernur DKI Jakarta.
AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Periode 2020–2025 secara aklamasi dalam Kongres Ke V Partai Demokrat pada tanggal 15 Maret 2020 di Jakarta Convention Center.
Baca juga: Eks Muncikari Artis Robby Abbas Kembali Ditangkap, Kepergok Lagi Bareng Teman Wanita di Hotel
Mayor vs Jenderal
Dan kini, Jenderal (Purn) TNI dan Mayor (Purn) TNI itu bertarung untuk memperbutkan keabsahan kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
Moeldoko menyatakan siap memimpin Demokrat.
AHY mengatakan akan menempuh jalur hukum terhadap para penyelenggara KLB Demokrat di Deli Serdang.
Secara khusus, AHY meminta Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan HAM agar tidak mengesahkan kepengurusan Demokrat versi KLB yang dipimpin Moeldoko.
Lantas, siapa yang sah memimpin Partai Demokrat?
Kita tunggu saja pertarungan Mayor Vs Jenderal