Baca tanpa iklan
TRIBUNBANTEN.COM - Presiden Joko Widodo menyetujui beberapa program pemulihan ekonomi nasional (PEN) baru pada awal 2022 atau front-loading.
Jumlah anggaran PEN 2022 sebesar Rp 414,1 triliun.
Anggaran yang lebih kecil dari total PEN 2021 itu akan dialokasikan ke kluster kesehatan Rp 117 triliun; perlindungan masyarakat Rp 154 triliun; dan penguatan pemulihan ekonomi Rp 141 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan program yang akan digulirkan awal 2022 ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.
Baca juga: Pemkab Serang Gelorakan UMKM Bisa, Upaya Percepatan Pemulihan Ekonomi
“Pak Presiden telah menyetujui ada beberapa program baru yang akan di-front-loading pada 2022,” ujar Airlangga dalam dalam agenda Refleksi Pencapaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022, Kamis (30/12/2021).
Program baru PEN pada 2022 yang akan menerapkan front-loading di awal tahun depan:
- Subsidi bunga kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 3 persen pada Januari-Juni 2022.
Menurut Airlangga, tingginya permintaan KUR perlu dipertahankan untuk mendorong pemulihan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Pada 2021, permintaan KUR mencapai Rp 23,2 triliun per bulan.
Dalam usulan, pengajuan perpanjangan tambahan bunga KUR selama 6 bulan (Januari-Juni 2022), memerlukan anggaran sebesar Rp 5,64 triliun.
Baca juga: Program Pemulihan Ekonomi Nasional Sudah Serap Rp 237,4 Triliun dari Pagu Anggaran Rp 699,4 Triliun
Pemberian bunga KUR ini dengan catatan tidak ada migrasi dari kredit komersial ke kredit usaha rakyat.
“Kami tidak ingin ada kanibalisme. Jadi hanya menggeser saja dari komersial ke KUR, tapi didorong ke sektor-sektor yang baru," katanya.
Terutama untuk mendorong kebijakan pemerintah dalam menaikkan kredit usaha kecil menengah secara porsi 30 persen dari keseluruhan kredit.
- Perluasan program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) serta percepatan penyalurannya.
Bantuan yang sudah terealisasi 100 persen untuk 1 juta pedagang kaki lima dan warung dalam waktu relatif cepat ini, dinilai perlu diperluas dari sisi target sasarannya.
Pada tahun depan, pemerintah menargetkan untuk menyasar 1,75 juta orang penduduk miskin ekstrem di 212 kabupaten/kota wilayah pesisir.
Baca juga: Pemprov Banten Siapkan Skema Pemulihan Ekonomi, Pembangunan Infrastruktur Jadi Prioritas
Sehingga, total target yang disasar program ini adalah 2,75 orang dan diperlukan anggaran Rp 3,31 triliun.
- Insentif fiskal untuk Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk perumahan.