Siap-Siap, DKI Jakarta Terapkan WFH selama Penyelenggaraan KTT ASEAN 2023, Catat Tanggalnya

Editor: Siti Nurul Hamidah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Work From Home (WFH) akan diberlakukan DKI Jakarta selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023
TRIBUNBANTEN.COM - Work From Home (WFH) akan diberlakukan DKI Jakarta selama penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN 2023.

Penerapan WFH ini, dilakukan untuk gedung perkantoran dan sekolah yang berada di kawasan Jakarta Selatan atau dekat dengan vanue KTT ASEAN 2023.

WFH dilakukan saat penyelenggaraan KTT ASEAN 2023 pada 4 hingga 7 September 2023.

Heru Budi Hartono, Penjabat Gubernur DKI Jakarta mengatakan, selain kawasan Jakarta Selatan, di sekitar Gelora Bung Karno juga kena dampak WFH.

Baca juga: KTT ASEAN di Labuan Bajo Sukses, Tak Lepas dari Keandalan dan Kebutuhan Kendaraan Listrik PLN

"Sekolah juga pembelajaran jarak jauh (PJJ), work from homenya ditingkatkan 75 persen," kata Heru di Duren Sawit, Jaktim, Sabtu (19/8/2023).

Selain Pemda DKI, lanjut Heru, WFH ini juga diterapkan oleh Kemenpan RB ke Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian lainnya.

Namun untuk perusahaan swasta penerapan WFH tidak bisa dipaksakan karena bidang usahanya berbeda-beda.

"Tapi saya imbau untuk diatur sendiri, kaya perbankan, industri, pelayanan jasa dan lainnya," tuturnya.

Baca juga: Beban Puncak Listrik Hari Kedua KTT ASEAN di Labuan Bajo 85,88 MW, PLN Sukses Jaga Keandalan Pasokan

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal kembali memberlakukan WFH untuk mengurai kemacetan di ibu kota, Senin (21/8/2023) mendatang.

Heru Budi Hartono mengatakan, dirinya tidak bakal memberlakukan WFH untuk masyarakat, rumah sakit dan sekolah.

"Enggak, kemarin itu media salah loh ya, saya ga bilang soal PJJ tidak. kecuali nanti di tanggal 4 sampai 7 September 2023. Di luar itu WFH yang tidak bersentuhan tadi PJJ, rumah sakit, dan seterusnya," kata Heru usai rapat dengan Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Jumat (18/8/2023).

Heru sudah mendapat masukan dari Menmaves Luhut Binsar Pandjaitan untuk memikirkan tarif parkir dan lain-lain memberi efek jera kepada kendaraan yang tidak lolos uji emisi.

Kemudian, Heru menyampaikan kepada Luhut bahwa pegawai ASN Pemprov DKI Eselon 4 wajib gunakan kendaraan listrik.

"Ini lagi dibahas. Kalau DKI kan pejabatnya memiliki tunjangan transportasi DKI, nah itu saya minta alihkan untuk dia beli motor listrik," tuturnya. (m26)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul WFH 75 Persen Diberlakukan Selama KTT ASEAN 2023, Perkantoran dan Sekolah Terdampak

Berita Terkini