TRIBUNBANTEN.COM - Ketua Umum Partai NasDem menetapkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi bakal cawapres Anies Baswedan.

Penetapan Cak Imin sebagai bakal cawapres Anies Baswedan diketahui tanpa pemberitahuan kepada partai koalisi yang dibangun sebelumnya yakni PKS dan Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya mengatakan, keputusan itu diambil setelah Surya dan Cak Imin bertemu di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Selasa (29/8/2023).

Baca juga: Ketua BEM UI Undang Ganjar, Prabowo, dan Anies untuk Adu Gagasan Kebangsaan: Menunggu Konfirmasi

“Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS,” ujar Riefky dalam keterangannya, Kamis (31/8/2023).

Ia mengatakan, Surya langsung memanggil Anies pada malam itu juga untuk menyampaikan keputusan tersebut.

Sehari setelahnya, Rabu (30/8/2023), Anies tak mengatakan informasi itu pada Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan bagian dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP).

“Melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” ucap dia.

Terakhir, Riefky menganggap bahwa tindakan tersebut adalah wujud pengkhianatan Nasdem dan Anies atas piagam pembentukan KPP.

Padahal, dalam piagam itu disebutkan, ketiga parpol KPP memberikan mandat pada Anies untuk menentukan bacawapresnya sendiri.

Riefky mengklaim Anies sebenarnya sudah memilih Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai pendampingnya pada Pilpres 2024 pada 14 Juni 2023.

“Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” imbuh dia.