TRIBUNBANTEN.COM - Perdana Menteri Rishi Sunak didesak oleh 105 anggota parlemen Inggris dan Lords dari 11 partai, untuk mendukung Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan PM Israel, Benjamin Netanyahu.

Para anggota parlemen Inggris ini kemudian mengirimkan surat kepada Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron dan Perdana Menteri Rishi Sunak agar segera mendukung ICC.

Sebelumnya, Cameron dan Sunak sepakat untuk menolak permintaan ICC tersebut.

Baca juga: ICC Ancam Tangkap Perdana Menteri Netanyahu dan Pejabat Israel Atas Genosida Warga Palestina

Mereka menyebut surat perintah penangkapan ICC "tidak membantu".

Dalam surat yang dikirim anggota parlemen, pemerintah Inggris harus menentang segala upaya untuk mengintimidasi pengadilan Internasional.

Mereka juga mengatakan bahwa pengadilan, jaksa penuntut dan seluruh staf di Pengadilan Internasional memiliki kebebasan dalam menegakkan keadilan.

Menurut anggota parlemen Partai Buruh Richard Burgon dan Imran Hussain, banyak bukti yang menunjukkan kekejaman Israel.

Oleh karena itu, Israel harus bertanggung jawab atas kekejaman yang telah dilakukan terhadap warga Gaza.

"Ada banyak bukti bahwa Israel telah melakukan pelanggaran hukum internasional yang jelas dan nyata di Gaza dan kami sangat yakin bahwa mereka yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban," kata mereka, dikutip dari Al Mayadeen.

Sebagai informasi, Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Karim Khan telah mengajukan surat perintah penangkapan Netanyahu pada hari Senin (19/5/2024).

Tidak hanya untuk Netanyahu, surat penangkapan tersebut juga ditujukan kepada Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.

Menurut Khan, Netanyahu dan Gallant menyebabkan pemusnahan, menggunakan kelaparan sebagai metode perang dengan menolak pasokan bantuan kemanusiaan, dan dengan sengaja menargetkan warga sipil dalam konflik.

Ia menegaskan bahwa tidak ada yang kebal terhadap hukum.

Apabila Israel tidak setuju dengan ICC, Khan meminta Netanyahu untuk menentang yurisdiksinya di hadapan hakim pengadilan.

Tujuan surat penangkapan tersebut dikeluarkan agar mereka memikul tanggung jawab pidana atas kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.