Sebelumnya, isu pembentukan badan atau kementerian khusus untuk mengurus umrah dan haji telah santer terdengar menjelang transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto. 

Baca juga: Sri Mulyani Gabung Lagi di Kabinet Prabowo Subianto, Apindo Beri Dukungan

Usulan ini salah satunya dicetuskan oleh Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI). 

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AMPHURI, H. Firman M Nur, menyatakan bahwa adanya badan atau kementerian tersebut akan memungkinkan Indonesia memiliki lembaga yang secara khusus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Arab Saudi terkait pelaksanaan haji dan umrah. 

"Kalau kita punya Menteri Haji dan Umrah, maka posisinya setara dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. Diplomasi, negosiasi, lobi antarnegara menjadi enak," kata Firman di sela-sela seminar bertajuk Urgensi Kementerian Haji dan Umrah Bagi Perbaikan Ekosistem Haji dan Umrah untuk Umat, di Hotel Kempinski Jakarta, Kamis (10/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Prabowo Bentuk Badan Haji dan Umrah, Dipimpin Gus Irfan, Dahnil Anzar dan Afriansyah Noor"