1.540 Kasus Gangguan Keamanan di Kawasan Industri, Kemendagri Soroti Peran Oknum Ormas

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Ahmad Haris

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Polpum Kemendagri) mengungkapkan, terdapat sebanyak 1.540 kasus kriminal dan gangguan keamanan yang terjadi di puluhan kawasan industri di berbagai provinsi se-Indonesia sepanjang tahun 2024.

Ribuan kasus gangguan keamanan di kawasan industri itu meliputi aksi demo, penganiayaan, pencurian, hingga sidak oleh lembaga resmi maupun pihak yang mengatasnamakan kepentingan tertentu.

Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar, saat rapat koordinasi bersama Tim Terpadu Nasional Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kota Serang, Rabu (5/11/2025).

Baca juga: Pemerintah Tekankan Pentingnya Ormas Jaga Iklim Investasi dan Stabilitas Ekonomi Nasional di Banten

Menurut Bahtiar, dinamika di dunia industri kerap dipicu oleh oknum-oknum tertentu, termasuk dari kalangan organisasi masyarakat (ormas).

"Memang ada dinamika (di dunia industri terkait aksi oknum ormas) dalam beberapa waktu belakangan ini, olwh karenanya perlu dibangun seksamaan pandangan dan fikiran, agar hal-hal seperti ini tidak mengganggu (iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional," kata Bahtiar.

"Jadi bebas berserikat dan berorganisasi, tetapi tetap ada batasannya," lanjutnya.

Ia juga mengajak, agar jangan sampai Ormas yang sudah berjalan baik, tercederai oleh oknum Ormas yang kontra produktif dengan kepentingan nasional.

Bahtiar mengajak kepada Forum Kepemimpinan Daerah atau Fokopimda untuk selalu berkoordinasi untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.

"Pemerintah ini tidak tinggal, bukan cuma wali kota atau gubernur, tetapi ada kejaksaan, kepolisian, tentara, ulama, jadi ini harus sama-sama, karena kewenangannya beda-beda."

"Jadi harus sering-sering dikumpulin, agar punya kesamaam yang sama untuk menyelesaikan permasalahan yang ada," tutup Bahtiar.

Sementara, Anggota Komisi II DPR RI dari Dapil Banten II, Jazuli Juwaini nenambahkan, Ormas-ormas perlu menertibkan anggotanya agar tidak muncul aknum yang membuat kerusuhan.

"Jika ada oknum anggota atau pimpinan Ormas yang melanggar hukum, tentu ada aparat penegak hukum yang bertindak," tukas Jazuli.