Percepat Pembangunan di Cilegon, Robinsar Kumpulkan Kepala OPD Evaluasi Serapan Anggaran

TRIBUNBANTEN.COM – Wali Kota Cilegon Robinsar mengumpulkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat dinas Pemerintah Kota Cilegon untuk mengevaluasi serapan anggaran sekaligus mempercepat program pembangunan tahun 2027.

Dalam rapat yang digelar di Aula Setda II Cilegon, Kamis (7/5/2026), Robinsar menegaskan agar setiap OPD segera menuntaskan dokumen perencanaan dan teknis pembangunan sejak tahun ini agar pelaksanaan program tidak kembali mengalami keterlambatan.

Selain menyoroti kesiapan program prioritas, Pemkot Cilegon juga mengevaluasi realisasi belanja dan pendapatan daerah Triwulan I tahun anggaran 2026.

Robinsar meminta seluruh OPD aktif menyampaikan kendala penyerapan anggaran agar dapat segera ditindaklanjuti, sehingga target pembangunan dan pendapatan daerah dapat tercapai secara maksimal.

Robinsar meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) tidak lagi menunda penyelesaian dokumen perencanaan. M

Menurutnya, langkah tersebut penting agar pelaksanaan program dapat langsung berjalan pada awal tahun anggaran. 

“Saya minta apa yang menjadi prioritas pembangunan yang tahun depan akan kita bangun, tahun ini perencanaannya harus sudah selesai mulai dari perhitungan dan juga perencanaannya harus tuntas di tahun ini,” ujarnya.

Baca juga: Bapenda Hapus Pemutihan 2026, Penunggak Pajak Kendaraan di Banten Tembus 2 Juta Unit

Robinsar mengatakan keterlambatan penyusunan perencanaan kerap menjadi penyebab tersendatnya pelaksanaan pembangunan di lapangan sehingga menyebabkan program tidak berjalan efektif dan harus mengalami penyesuaian berulang.

“Jangan sampai kita rencana bangun tahun depan, tapi awal tahun masih mengurus perencanaan. Itu bisa membuat program kita tidak efektif nantinya. Misalnya Dishub kalau tahun depan mau bangun 380 tiang di jalan nasional, maka tahun ini semua perencanaannya harus selesai. Jadi tahun depan tinggal eksekusi saja,” ungkapnya.

Selain membahas percepatan program pembangunan, Dalam rapat tersebut juga turut mengevaluasi terkait realisasi belanja dan pendapatan daerah pada Triwulan I tahun anggaran 2026. Robinsar menyebutkan jika evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi OPD dalam proses penyerapan anggaran dan pelaksanaan program.

“Kita juga lakukan evaluasi perihal belanja dan pendapatan, kita update terus apa yang menjadi kesulitan dan kendala supaya bisa dibantu tindak lanjutnya agar serapan dan pendapatan bisa maksimal,” katanya.

Terkait rendahnya persentase penyerapan anggaran di sejumlah OPD, Robinsar meminta seluruh pihak untuk melihat data secara proporsional.

Menurutnya, OPD dengan anggaran besar seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan memiliki karakteristik penyerapan yang berbeda dibanding OPD dengan anggaran kecil. 

“Kalau bicara persentase, harus dilihat juga nilai anggarannya. Karena anggarannya besar, ketika serapannya sedikit secara persentase terlihat rendah, padahal nilai anggarannyalah yang cukup besar,” jelasnya.

Sementara itu, Salah satu perwakilan OPD yakni Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon Heni Anita Susila melaporkan bahwa anggaran Dindikbud tahun 2026 sebesar Rp491,6 miliar atau mengalami pengurangan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp526,5 miliar.