Bupati Serang Kumpulkan Kepala OPD Pemkab Serang, Ingatkan Pentingnya Manajemen Risiko

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhammad Uqel

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah mengumpulkan para kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemkab Serang dalam rangka mitigasi risiko kerja dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Menurutnya, hal itu penting dilakukan agar para kepala OPD dapat mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan risiko yang ada di unit kerja masing-masing, sehingga pembangunan kita berjalan dengan efektif.

"Hari ini saya membuka kegiatan pelatihan Manajemen Risiko bagi seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten serang. Bekerja sama dengan BPK Perwakilan Provinsi Banten, Bapak Rustida Besta, seluruh jajaran," ucap Bupati Ratu Zakiyah kepada TribunBanten.com, Senin, (10/11/2025).

Baca juga: Halson Nainggolan Resmi Dilantik jadi Pj Sekda Lebak, Bupati Hasbi : Wujudkan Lebak Ruhay

Ratu Zakiyah menekankan, agar para kepala OPD Pemkab Serang dapat mengikuti pelatihan tersebut dengan tuntas.

"Ini untuk seluruh Kepala UPD harus mengikuti kegiatan ini sampai selesai, dengan aktif. Karena ini penting bagi seluruh Kepala OPD," katanya.

Dikatakan Zakiyah, seluruh kepala OPD harus menggunakan APBD atau uang negara yang dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi masyarakat.

"Ya semuanya rawan lah ya. Karena kan kita menggunakan anggaran daerah ya, menggunakan uang negara. Dan itu harus, satu rupiah pun harus kita manfaatkan sebaik-baiknya," ucapnya.

Baca juga: Daftar 10 Nama yang Dianugerahi Pahlawan Nasonal 2025 : Ada Gusdur, Soeharto, hingga Marsinah

Menurut Zakiyah, sebagai pejabat Pemkab Serang harus mengedepankan kerja-kerja kebermanfaatan untuk masyarakat.

"Jadi saya sampaikan juga tadi, apa yang kita lakukan itu harus berdampak pada kepentingan masyarakat dan kesejahteraan warga," ujarnya.

Selain itu, lanjut Zakiyah, melalui pelatihan mitigasi risiko kerja, agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran dan pencegahan korupsi.

"Ini kan untuk meminimalisir penyalahgunaan itu. Memitigasi resiko, pencegahan korupsi," katanya.

"Maka ini penting dilakukan dan Kepala OPD itu harus mengetahui secara detail bagaimana harus memitigasi risiko itu, sehingga tidak ada lagi korupsi di unit-unit kerja OPD masing-masing. Harapannya seperti itu," imbuhnya.