Bupati Serang Tak Gunakan Rumah dan Mobil Dinas, Dialihkan untuk Rutilahu dan Ambulans Desa

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG – Di tengah banyaknya pejabat yang memanfaatkan fasilitas jabatan, Ratu Rachmatuzakiyah justru memilih tidak menggunakan rumah dinas maupun kendaraan dinas yang melekat pada posisinya sebagai Bupati Serang.

Tak hanya itu, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk rumah dinas dan kendaraan jabatan dialihkan untuk kebutuhan masyarakat, mulai dari program rumah tidak layak huni (rutilahu) hingga bantuan ambulans desa.

Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Serang, Fariz Ruhiyatullah, mengatakan bahwa Bupati Serang tidak menggunakan seluruh fasilitas rumah dinas beserta pembiayaannya.

"Beliau tidak menggunakan fasilitas rumah dinas jabatan, termasuk biaya pemeliharaan rumah dinas, peralatan dan perlengkapan rumah dinas, serta beban biaya seperti listrik, air, dan telepon," ujar Fariz, Senin (11/5/2026).

Baca juga: Peringatan Dini BMKG : Cuaca di Provinsi Banten, 10-12 Mei 2026

Fariz menjelaskan, kebijakan serupa juga diterapkan untuk kendaraan dinas jabatan.

Menurutnya, Bupati Serang tidak menggunakan kendaraan dinas berikut biaya yang melekat pada fasilitas tersebut.

"Untuk kendaraan dinas jabatan juga tidak digunakan, termasuk pembiayaan pemeliharaan kendaraan dinas dan beban biaya kendaraan dinas seperti pajak STNK," katanya.

Ia menuturkan, anggaran dari berbagai fasilitas jabatan tersebut kemudian dialihkan untuk program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.

"Anggaran dari berbagai fasilitas jabatan itu dialihkan menjadi program rutilahu dan bantuan ambulans desa," jelasnya.

Fariz menegaskan, langkah tersebut menjadi bentuk efisiensi anggaran sekaligus komitmen Bupati Serang agar penggunaan APBD lebih fokus pada kepentingan masyarakat.

Kebijakan itu dinilai sejalan dengan arah pembangunan Kabupaten Serang yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui penggunaan anggaran yang efektif dan tepat sasaran.

Dengan tidak menggunakan fasilitas rumah dinas maupun kendaraan dinas jabatan, Pemerintah Kabupaten Serang dinilai memiliki ruang fiskal lebih besar untuk memperkuat program sosial dan pelayanan dasar masyarakat, khususnya hunian layak dan akses kesehatan di desa-desa.