229 Capim KPK Ikuti Tes Tertulis: Ada Ike Edwin, Sudirman Said hingga Johan Budi

TRIBUNBANTEN.COM - Sebanyak 229 calon pimpinan (capim) KPK mengikuti tes tertulis di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg, Rabu (31/7/2024).

Semula terdapat 236 capim KPK yang terdaftar mengikuti tes tertulis.

Namun, tujuh orang dinyatakan gugur setelah tidak mengikuti tes pada hari ini.

Baca juga: Kemenkumham Banten Gelar Penguatan Integritas, KPK Sebutkan Jenis-jenis Korupsi

Informasi itu disampaikan Anggota Pansel Capim KPK, Elwi Danil.

Tes tertulis hanya diikuti oleh 229 orang capim KPK yang terdiri 214 laki-laki dan 15 perempuan.

“Dapat kami sampai bahwa dari 236 tes tertulis capim KPK, yang hadir mengikuti tes tertulis sebanyak 229 orang,” ujar Elwi kepada wartawan di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kemensetneg, Rabu (31/7/2024).

Di antara mereka yang ikut Capim KPK tersebut, yaitu mantan Menteri ESDM Sudirman Said, mantan Jubir KPK Johan Budi, hingga mantan Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Ike Edwin.

Irjen Pol (Purn), Ike Edwin, mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus kuat demi Indonesia yang luar biasa.

Pernyataan itu disampaikan Ike Edwin setelah mengikuti tes tertulis calon Pimpinan KPK di Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Sekretariat Negara pada Rabu (31/7/2024).

"KPK harus luar biasa. Penegak hukum yang luar biasa. KPK itu seharusnya polisinya korupsi atau rajanya penanganan korupsi," kata dia dalam sesi jumpa pers pada Rabu (31/7/2024).

Ike Edwin merupakan sosok purnawirawan polisi yang berpengalaman di bidang pemberantasan korupsi.

Pria kelahiran 11 Desember 1961 itu pernah menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri pada 2010.

Ketika menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Korupsi itu, Presiden Keenam Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, memberikan penghargaan sebagai penyidik yang mampu menangani ribuan kasus tindak pidana korupsi selama kurun waktu satu tahun.

Yang paling fenomenal pada masa itu, Ike Edwin berhasil mengungkap megakorupsi pajak yang melibatkan Gayus Tambunan. Gayus Tambunan adalah mantan pegawai negeri sipil pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang terjerat kasus mafia pajak.

Menurut dia, KPK harus berperan sebagai lembaga yang mengawasi pemerintah dan lembaga publik untuk mencegah korupsi, serta mengedukasi masyarakat tentang integritas.