Demo HUT ke-25 Banten Diwarnai Ricuh, Massa Jebol Gerbang DPRD hingga Saling Dorong dengan Aparat

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhamad Rifky Juliana 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Suasana peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Banten ke‑25 memanas ketika massa aksi aksi dengan aparat kepolisian saling dorong dan menjebol gerbang masuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten, Sabtu (4/10/2025).

Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak pagi hari semula berlangsung damai. 

Massa melakukan orasi secara bergantian di depan gerbang Gedung DPRD Banten sambil membentangkan spanduk "ANTARA JANJIAN KEMAJUAN DAN REALITAS KETERTINGGALAN" serta "25 TAHUN BANTEN MERANA".

Baca juga: Demo HUT Banten ke-25, Mahasiswa Soroti Korupsi, Kemiskinan, dan Ketimpangan Pembangunan

Namun situasi berubah memanas sekitar pukul 13.22 WIB. 

Massa yang menilai tak kunjung mendapat respons dari pihak legislatif maupun eksekutif mulai mendorong gerbang utama. 

Aparat kepolisian yang berjaga berusaha menghalau, namun massa terus mendesak masuk hingga akhirnya berhasil merobohkan gerbang dan berupaya menerobos masuk ke halaman gedung DPRD.

Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Serang, Dadang Suzana, melontarkan kritik tajam terhadap ketimpangan pendapatan antara rakyat dengan para pejabat di Provinsi Banten. 

Menurutnya, kondisi ini mencerminkan ketidakadilan struktural yang tak kunjung diselesaikan sejak Banten berdiri sebagai provinsi pada tahun 2000.

"Ketika kita bicara soal gaji pejabat eselon, eselon I bisa mengantongi Rp75 juta ditambah Rp15 juta, sementara eselon II mendapatkan Rp55 juta ditambah Rp15 juta. Ini sangat timpang dibanding rata-rata pendapatan masyarakat Banten yang hanya sekitar Rp4 juta, dan itu pun tidak semua bekerja," ujar Dadang.

Baca juga: Banten Berulang Tahun Hari Ini, Berikut Rangkaian Acara HUT ke-25 Provinsi Banten

Sementara itu, Koordinator Umum KMS 30, Bento, menyebut bahwa meski sudah seperempat abad, rakyat Banten masih dihadapkan pada kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pembangunan.

"25 tahun bukan hanya soal usia administratif. Ini seharusnya menjadi waktu yang cukup bagi pemerintahan Banten untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tapi kenyataannya, yang terjadi justru ketimpangan dan penderitaan yang terus berulang," kata Bento.

Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Banten, jumlah penduduk miskin per Maret 2025 tercatat sebanyak 772.780 jiwa atau 5,63 persen, hanya turun tipis 0,07 poin dari September 2024.

"Tapi penurunan itu terlalu kecil bila dibandingkan dengan biaya hidup yang makin tinggi. Garis kemiskinan per kapita di Banten sekarang berada di angka Rp684.232 per bulan. Rata-rata satu rumah tangga miskin terdiri dari 5,22 orang," ucapnya.