Kejar Status PSN, Pemkot Serang Usulkan 3 Kelurahan Masuk Pembangunan Pesisir Utara

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhamad Rifky Juliana 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG-Pemerintah Kota (Pemkot) Serang mengusulkan konsep pembangunan wilayah pesisir utara kepada pemerintah pusat melalui Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).

Wali Kota Serang, Budi Rustandi menjelaskan usulan tersebut ditujukan agar dapat masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).

"Hari ini saya akan berjuang ke Kementerian Otoritas yang di Jakarta, dan ini saya mau ekspose, mau mempresentasikan kepada kementerian, karena kita punya pesisir pantai Utara yang di mana ini lagi digagas oleh Presiden," ucapnya, Rabu (6/5/2026).

Ia menyampaikan konsep tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengatasi pengangguran sekaligus mendorong pengembangan wisata lokal.

"Dalam rangka bagaimana ini bisa dimanfaatkan untuk penanganan pengangguran, penanganan pesisir utara yang mana ada daerah yang memang itu harus dipasang tembok penahan. Ada daerah yang memang itu harus dibuat pulau, dibuat indah, bahkan dibuat pariwisata," jelas Budi.

Baca juga: Diduga Tercemar Limbah, Hasil Uji Sampel Air Sungai Kawasan Terminal Pakupatan Keluar Pekan Depan

Selain itu, konsep yang ditawarkan Pemkot Serang diharapkan dapat direalisasikan guna mendukung pembangunan dengan efisiensi anggaran.

"Jadi irit biaya daripada APBD Kota Serang, termasuk membangun jalan dengan cincin utara agar bisa tembus ke bandara," ujarnya.

Ia menambahkan pembangunan tersebut juga menjadi alternatif penunjang sektor industri, pariwisata, dan pelabuhan.

3 Kelurahan

"Ini adalah alternatif untuk penunjang industri, pariwisata, dan pelabuhan. Karena di RPJMD saya pengen punya pelabuhan untuk meningkatkan PAD kita di APBD Kota Serang," tambah Budi.

Budi menyebutkan wilayah pesisir utara yang dimaksud meliputi Kelurahan Banten, Kelurahan Margaluyu, dan Kelurahan Sawah Luhur.

"Mohon doanya semoga ini bisa di respon dengan baik dan cepat, agar masuk ke dalam program Nasional," tegasnya.

Ia menilai keterlibatan langsung kepala daerah dalam pemaparan dapat memberikan nilai tambah karena menunjukkan kesiapan konsep serta keseriusan pemerintah daerah.

"Kalau kepala daerah langsung ekspos kan mungkin ada penilaian khusus, bahwa ini memang kepala daerahnya punya konsep, punya gagasan yang mana ini mungkin bisa dihargai oleh pusat," pungkas Budi.