Budi Rustandi Ultimatum Dishub Kota Serang soal Kebocoran Retribusi Parkir Rp9 Miliar‎

‎TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Wali Kota Serang, Budi Rustandi ultimatum Dinas Perhubungan (Dishub) terkait jebloknya retribusi parkir di Kota Serang.

Ultimatum adalah sebuah peringatan atau tuntutan terakhir yang diberikan dengan batas waktu tertentu. 
‎
Hal itu diungkapkan Budi usai rapat koordinasi evaluasi retribusi parkir tepi jalan umum (TJU) dan tempat khusus parkir (TKP) serta strategi peningkatan PAD Tahun 2026, Selasa (19/5/2026).
‎
‎"Dari dulu target parkir di Kota Serang tidak pernah tercapai, rata-rata minimal hilang 50 persen. Padahal kita bisa lihat sendiri, orang yang beli motor dan mobil banyak, yang parkir juga banyak. Kenapa tidak pernah masuk ke PAD? Berdasarkan hitungan Bapenda dan temuan BPK, kita loss (kehilangan) sekitar Rp9 miliar karena retribusi tersebut tidak disetorkan," ujar Budi.

Baca juga: Kasus Korupsi Chromebook Nadiem Makarim Jadi Sorotan, Binsar Gultom Ingatkan Hakim Harus Independen

‎Budi menjelaskan dari hasil uji petik, Kota Serang sebenarnya memiliki potensi retribusi parkir sebesar Rp3,5 miliar. 
‎
‎Namun, selama ini realisasinya selalu mandek diangka Rp700 juta hingga Rp1,5 miliar saja, karena adanya kebocoran di tingkat juru parkir (jukir) maupun koordinator.
‎
‎Dengan demikian, jika pengelola parkir tidak mampu memenuhi target yang telah ditetapkan, pemerintah tidak segan-segan akan mencabut SK.
‎
‎"Saya sudah perintahkan untuk diberikan ketegasan atau sanksi. Misalkan ditargetkan 15 juta rupiah sebulan, tapi hanya bayar 5 juta rupiah dan tidak ada progres, maka kita akan langsung cabut Surat Tugas (SK) atau Surat Penyerahan Tempat Parkir (SPTP)-nya," tegas Budi.
‎
‎Saat disinggung mengenai kemungkinan adanya baking di balik pengelolaan parkir liar, Budi dengan lantang menyatakan tidak gentar demi memperjuangkan hak masyarakat Kota Serang.
‎
‎"Saya tidak takut. Ini untuk kepentingan masyarakat. Saya sudah bilang, saya siap dibully, siap digoreng, bahkan siap mati untuk Kota Serang. Yang penting saya ikhlas berjuang," ucapnya.
‎
‎Ia menambahkan ketegasan ini tidak hanya berlaku bagi pihak eksternal. 
‎
‎Jika ditemukan ada oknum dari Dinas Perhubungan (Dishub) sendiri yang bermain atau terlibat dalam kebocoran ini, Budi memastikan oknum tersebut akan langsung diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk diberikan sanksi pemecatan.