Ini 5 Tuntutan Mahasiswa UIN Banten ke Pemerintah dan DPR RI, Soroti UU TNI hingga MBG

‎Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhamad Rifky Juliana 
‎
‎TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Aksi unjuk rasa mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten menyampaikan sejumlah tuntutan terhadap pemerintah dan DPR RI.
‎
‎Tuntutan tersebut mulai dari evaluasi regulasi aparat hingga kebijakan ekonomi dan anggaran negara.
‎
‎Mereka melakukan aksi di depan kampus UIN SMH Banten Ciceri, kemudian melakukan long march ke perempatan lampu merah, Ciceri, Rabu (17/6/2026).
‎
‎Mahasiswa membawa sejumlah poster hingga spanduk sindiran terhadap pemerintah yang bertuliskan "Ekonomi Krisis, Prabowo ke Paris".

Baca juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM Pertamax Digelar di KP3B Kota Serang Siang Ini

Tak hanya itu, mereka membentangkan poster dengan tulisan bermacam-macam, di antaranya "Ya Allah Kenapa Aku WNI", "Klakson Jika Resah Dengan Negara Ini", serta "Korupsi Dikebut Prabowo Gendut".
‎
‎Ketua Dema UIN Banten, Muhamad Syahid, menyampaikan terdapat lima poin utama yang menjadi fokus tuntutan dalam aksi tersebut.
‎
‎Tuntutan pertama adalah desakan agar pemerintah dan DPR RI mencabut serta meninjau ulang Undang-Undang TNI dan Polri, terutama pasal-pasal yang dinilai berpotensi membuka kembali praktik dwifungsi aparat dan memungkinkan masuknya aparat ke jabatan sipil.
‎
‎"Tuntutan pertama, kami meminta pemerintah dan DPR mencabut serta meninjau kembali Undang-Undang TNI dan Polri, khususnya pasal-pasal yang berpotensi memulihkan dwi fungsi aparat untuk merangsek kembali ke jabatan-jabatan sipil," ujar Syahid.
‎
‎Selain itu, mahasiswa juga menuntut langkah konkret pemerintah dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang sempat melemah hingga Rp18.000. 
‎
‎Kondisi tersebut dinilai mencerminkan tekanan serius terhadap ekonomi nasional.
‎
‎Isu lain yang disorot adalah kebijakan kenaikan harga BBM nonsubsidi yang dianggap tetap berdampak luas terhadap masyarakat.
‎
‎"Walaupun Pertamax bukan BBM subsidi, kenaikan ini memicu efek domino yang pada akhirnya menaikkan harga bahan pokok masyarakat," katanya.
‎
‎Tuntutan berikutnya adalah desakan agar pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
‎
‎Mahasiswa menilai terdapat persoalan dalam alokasi anggaran, termasuk dugaan pergeseran dana pendidikan.
‎
‎"Kami meminta program MBG dan Kopdes dihentikan. Anggaran pendidikan yang seharusnya dialokasikan sebesar 20 persen lebih, pada faktanya malah dipotong habis untuk dialokasikan ke sana," tegas Syahid.
‎
‎Selain itu, massa aksi juga menuntut pembebasan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat yang masih ditahan akibat menyuarakan aspirasi publik.
‎
‎Dengan seluruh poin tersebut, mahasiswa menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk tekanan moral terhadap pemerintah agar lebih responsif terhadap kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
‎
‎Dema UIN Banten menegaskan tidak akan tinggal diam jika poin-poin tuntutan mereka diabaikan. 
‎
‎Mereka mengancam akan menggelar aksi gelombang lanjutan yang lebih besar jika pemerintah tidak menunjukkan perubahan arah kebijakan yang pro-rakyat.
‎
‎"Aksi berjilid-jilid akan terus kami gaungkan apabila tuntutan kami tidak digubris dan tidak didengar. Terkait apakah akan bergerak ke Jakarta atau tetap di Banten, kami akan berkaca pada situasi nasional. Yang jelas, kami berkomitmen untuk turun kembali jika pemerintah tetap tidak mau merubah kebijakan yang tidak pro-rakyat," pungkasnya.