Demo Mahasiswa & Ojol di Tangerang, Desak DPR Bertanggung Jawab atas Insiden Tewasnya Afan Kurniawan

Laporan wartawan TribunBanten.com, Ade Feri Anggriawan

TRIBUNBANTEN.COM, TANGERANG - Puluhan mahasiswa dan pengemudi ojek online (ojol) menggelar aksi solidaritas di Kawasan Pendidikan Cikokol, Kota Tangerang, Jumat (29/8/2025).

Aksi tersebut digelar menyusul insiden tewasnya Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojol yang dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi demonstrasi ricuh di depan Gedung DPR RI.

Di sela-sela aksi, seorang ojol bernama Budi (35) menyampaikan keprihatinannya terhadap insiden yang menewaskan rekan seprofesinya itu.

Ia menegaskan, kematian Afan akibat dilindas rantis Brimob saat demo di DPR RI merupakan tindakan yang tidak manusiawi.

Baca juga: Massa Aksi dan Brimob Saling Serang di Kwitang, Bom Molotov Bakar Bangunan

“Oleh karena itu, negara harus berbicara dan DPR sebagai wakil rakyat juga harus bertanggung jawab,” ujarnya kepada TribunBanten.com.

Budi menambahkan, aksi demonstrasi yang dilakukan masyarakat tidak lepas dari kebijakan DPR yang dinilai tidak adil dan tidak pro rakyat.

“Saya sangat prihatin atas kejadian semalam yang sangat tidak manusiawi. Negara harus berbicara dan rakyat harus berjuang,” tegasnya.

“DPR juga harus bertanggung jawab atas tindakan-tindakan mereka yang menimbulkan keresahan masyarakat, sehingga banyak yang was-was tentang masa depan bangsa ini,” sambungnya.

Menurutnya, tindakan pemerintah saat ini membuat masyarakat semakin terpukul, apalagi sampai menelan korban jiwa.

“Kami masyarakat benar-benar sangat terpukul, khususnya para ojol. Karena bagi ojol, pekerjaan ini adalah jalan untuk menghidupi keluarga. Tapi kenapa justru ditindas? Seharusnya hal ini tidak boleh terjadi. Hukum harus berbicara,” ujarnya.

Ia berharap hukum ditegakkan secara adil dan tuntutan masyarakat dapat dipenuhi.

“Ini hukum harus bertanggung jawab atas reaksi demonstrasi ini. Semoga semua lapisan masyarakat mendukung agar tuntutan ini bisa dikabulkan,” jelasnya.

Budi juga menegaskan dukungannya terhadap aksi solidaritas tersebut, dan meminta pejabat dari tingkat daerah hingga presiden turut bertanggung jawab.

“Mulai dari wali kota, gubernur sampai presiden harus bertanggung jawab. Kalau tidak, lapisan masyarakat akan bangkit memperjuangkan hak-haknya. Apalagi masih banyak persoalan rakyat yang belum diperhatikan,” tandasnya.