Setya Novanto Ternyata Tak Keluar dari Partai Golkar, Posisinya Selevel dengan JK dan Akbar Tandjung

TRIBUNBANTEN.COM - Mantan Ketua Umum Golkar, Setya Novanto atau Setnov yang pernah terjerat kasus korupsi proyek e-KTP, ternyata masih berstatus kader partai partai berlambang pohon beringin tersebut.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia.

Menurut Ahmad Doli Kurnia, Golkar tidak pernah mengeluarkan atau memberi sanksi kepada Setnov.

Baca juga: Daftar 5 Koruptor di Indonesia yang Bebas Bersyarat : Ada Ratu Atut Chosiyah hingga Setya Novanto

“Yang pertama saya mau tegaskan bahwa Pak Novanto itu tidak pernah menyatakan keluar dari partai Golkar dan Golkar tidak pernah menyatakan atau memberikan sanksi atau mengeluarkan Pak Setnov. Jadi dia masih kader Golkar."

"Nah soal jadi pengurus atau tidak pengurus, tidak ada larangan. Selama dia bersedia dan kemudian pimpinan partai memerlukannya,” kata Ahmad Doli di Istana Negara, Jakarta, Rabu (27/8/2025). 

Menurutnya, posisi Setnov bila kembali ke struktur partai lebih tepat berada di tingkat dewan, bukan eksekutif.

Sebab, Setnov sudah pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

“Jadi mungkin secara kultural, kalaupun memang Pak Novanto masih bersedia, mungkin nggak di eksekutifnya lah."

"Karena dia senior, kan nggak mungkin di bawahnya Pak Bahlil jadi pengurus. Dia mungkin di dewa-dewa. Tapi kalau yang bersangkutan bersedia,” ujarnya.

Ahmad Doli menyebut belum ada pertemuan resmi antara DPP dan Setnov.

Namun, komunikasi personal tetap berjalan sebagaimana dengan kader senior lainnya.

“Kalau ketemu DPP kan resmi gitu kan nggak ada. Kalau sesama kader kan nggak ada resmi-resmi. Sama dengan ketemu yang lain, kami kalau ada misalnya Pak Ical, Pak Akbar, sini dong diskusi. Itu kan apa aja bisa aja,” jelasnya.

Ia menambahkan, penyusunan kepengurusan partai selalu dilakukan melalui mekanisme Musyawarah Nasional (Munas), bukan dengan tawaran personal.

“Penyusunan kepengurusan itu kan selalu dimulai dari Munas. Munas itu ada susunan pengurus, semua diakomodir. Ada yang bersedia masuk, ada yang tidak. Selama dia jalan."

"Nah di tengah-tengah jalan ini kan urgensinya apa? Kita datang-datang ke satu orang, misalnya kamu mau ya pengurus gitu kan? Maksudnya kultural aja," jelasnya.

"Biasanya kalau dia nanti jalan mau komunikasi, ketemu, masuk, ayo. Bilang nggak atau ngobrol yang lain juga ayo. Kan nggak harus orang mau jadi pengurus, kita datangin satu-satu audiensi kan nggak gitu kan? Mekanismenya gitu,” sambungnya.

Meski begitu, Ahmad Doli memastikan komunikasi Golkar dengan Setnov selalu terjaga.

Ia menegaskan posisi Setnov setara dengan tokoh-tokoh senior Golkar lain.

“Selama ini nggak pernah terputus, nggak pernah terputus komunikasi."

"Dia mantan ketua umum, senior kami. Sama kami menempatkannya dengan Pak Jusuf Kalla, Pak Akbar Tanjung, Pak Airlangga, dengan Pak Aburizal Bakri."

"Kami sama posisinya semua kepada senior-senior kami semua."

"Kami hormati, kami selalu minta bimbingannya, nasihatnya gitu."

"Karena setiap pandangan, masukan, syarat, nasihat dari mereka itu kan penting buat Golkar,” pungkasnya.

Setya Novanto diketahui resmi mendapatkan pembebasan bersyarat pada 16 Agustus 2025 setelah menjalani hukuman di Lapas Sukamiskin, Bandung.

Setnov divonis 12,5 tahun penjara dalam putusan peninjauan kembali (PK) Mahkamah Agung, turun dari vonis awal 15 tahun. 

Ia juga dijatuhi denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan serta diwajibkan membayar uang pengganti 7,3 juta dollar AS dikurangi Rp 5 miliar yang telah dititipkan ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, hak politik Novanto untuk menduduki jabatan publik dicabut selama dua tahun enam bulan. Masa tersebut baru berlaku setelah ia bebas murni pada 2029 mendatang.

Kepala Subdirektorat Kerja Sama Pemasyarakatan Ditjenpas, Rika Aprianti, menjelaskan bahwa Setya Novanto dibebaskan bersyarat karena telah menjalani dua pertiga masa tahanan dan berkelakuan baik, selain juga melunasi denda serta uang pengganti.

"Sesuai dengan putusan pengadilan, kalau kami kan melaksanakan putusan pengadilan ya, bahwa dicabut hak politiknya setelah 2,5 tahun itu, setelah berakhir masa bimbingan, artinya setelah bebas,” jelas Rika, di Lapas Kelas IIA Salemba, Jakarta, pada Minggu (17/8/2025).

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Mashudi, menambahkan bahwa Novanto masih wajib lapor ke Balai Pemasyarakatan hingga 2029.

"Yang pasti akan dicabut (kalau melanggar). Kalau menurut ketentuan daripada permen-nya, undang-undangnya," tutur Mashudi.

Total remisi yang diterima Novanto tercatat sebanyak 28 bulan 15 hari. 

Dalam kasus korupsi KTP elektronik, ia disebut menerima 7,3 juta dollar AS dan sebuah jam tangan Richard Mille senilai 135.000 dollar AS.

Golkar Tegaskan Tak Ada Munaslub Usai Datangi Istana, Prabowo Beri Dukungan Penuh ke Bahlil

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menepis isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang sempat dikaitkan dengan internal Golkar.

Bantahan itu diutarakan Doli Kurnia usai pertemuan para petinggi Golkar dan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Rabu (27/8/2025) hari ini.

"Tidak ada secara spesifik disinggung soal Munaslub. Kalau selama ini dikaitkan ada gerakan munaslub apalagi dikaitkan dengan istana, saya kira pertemuan ini menegaskan bahwa pemerintah sangat nyaman, sangat merasa selama ini terus bisa bersama-sama dengan partai lain untuk mendukung program-program pemerintah,” ujar Doli di Istana Negara usai pertemuan dengan Prabowo.

Menurutnya, pertemuan kali ini menjadi bukti bahwa isu Munaslub dalam internal Golkar tidak ada.

Sebab tidak ada yang dilanggar dalam kepemimpinan Golkar di bawah Bahlil Lahadalia.

“Jadi sekaligus ini menepis kalau ada orang yang selalu mengait-kaitkan dengan soal isu Munaslub. Pertemuan hari ini menegaskan memang itu tidak ada."

"Apalagi yang mau dibicarakan, karena Munaslub itu terjadi kalau kemudian ada persoalan yang melanggar anggaran dasar dan rumah tangga, dianggap terjadi pelanggaran hukum, pengunduran diri dan seterusnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ia juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia.

“Hari ini ditegaskan bahwa Pak Prabowo memberikan dukungan penuh kepada kepemimpinan Pak Bahlil untuk terus bisa bekerja secara serius sebagai sebuah partai politik, baik untuk kepentingan rakyat juga untuk menjadi bagian dari koalisi mendukung program-program pemerintah,” ucapnya.

Menurut Doli, penjelasan Presiden Prabowo dalam pertemuan itu semakin menguatkan keyakinan Golkar.

“Tadi kami makin yakin bahwa visi yang selama ini pernah dibicarakan pada saat kami mendukung Pak Prabowo, tadi lebih panjang lebar lagi dijelaskannya."

"Berbagai hal soal pemberantasan korupsi, soal meningkatkan pendapatan negara, soal bagaimana semua dikerahkan untuk kepentingan rakyat, program-program yang langsung bisa menyentuh rakyat."

"Itu semakin menegaskan juga buat kami bahwa kami sangat tepat dalam posisi memberikan dukungan penuh kepada Pak Prabowo,” pungkasnya.

Baca juga: Daftar Elite Golkar yang Temui Prabowo di Istana, Bahlil Tepis Isu Munaslub

Kedatangan para pengurus teras Golkar ini disorot di tengah muncul isu akan diadakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar.

Apalagi Siti Hardianti Hastuti Rukmana atau akrab disapa Mbak Tutut juga diisukan kembali akan bergabung ke Partai Golkar.

Munaslub biasanya digelar untuk mengganti ketua umum atau pengurus partai sebelum masa jabatan berakhir atau untuk mengambil keputusan strategis mendesak.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Golkar Sebut Setya Novanto Tak Keluar dari Partai, Dapat Posisi Selevel dengan JK dan Akbar Tandjung