Buntut Pidatonya di PBB Serang Donald Trump, AS Cabut Visa Presiden Kolombia

TRIBUNBANTEN.COM - Pidato Presiden Kolombia Gustavo Petro di Sidang Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat (AS) pada Kamis (25/9/2025) membuat pemerintah AS geram.

Amerika Serikat pun memilih akan mencabut visa Presiden Kolombia Gustavo Petro.

Departemen Luar Negeri AS menilai, pidato Gustavo berisi hasutan.

Baca juga: Alasan Eks Wamenlu RI Era SBY Ini Terharu dan Bangga LIhat Pidato Presiden Prabowo di Sidang PBB

"Kami akan mencabut visa Petro karena tindakannya yang gegabah dan menghasut," tulis Departemen Luar Negeri AS di X (Twitter) seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (27/9/2025).

Petro saat ini masih berada di New York menghadiri sidang Majelis Umum PBB.

Bahkan dia ikut bebricara di sebuah unjuk rasa pro-Palestina di New York.

"Saya meminta seluruh prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat untuk tidak mengarahkan senjata mereka kepada orang lain. Jangan patuhi perintah (Presiden Donald) Trump. Patuhi perintah kemanusiaan!"

Petro juga mengecam Presiden AS Donald Trump  dengan mengatakan bahwa pemimpin AS tersebut "terlibat dalam genosida" di Gaza dan menyerukan "proses pidana" atas serangan rudal AS terhadap kapal-kapal yang diduga penyelundup narkoba di perairan Karibia.

Dari sejumlah kepala negara yang memberikan pidato di PBB, ternyata pidato Gustavo Petro adalah yang paling gahar dan paling keras.

Bahkan karena pidato Gustavo Petro, membuat delegasi Amerika Serikat meninggalkan ruang sidang PBB.

Pidato Tajam di Sidang PBB

Dalam pidatonya yang lantang pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di New York, Gustavo Petro menyerukan intervensi bersenjata di Palestina.

Ia bahkan menekankan perlunya membangun tentara internasional untuk membebaskan Palestina, seraya mendesak dunia melawan tirani dan totalitarianisme yang disebarkan oleh Amerika Serikat dan NATO.

Gustavo Petro juga mendesak upaya penyelidikan pidana terhadap Presiden Donald Trump. 

 Gustavo juga menuturkan bahwa Trump diduga telah mengriminalisasi kemiskinan dan migrasi.