Gubernur Andra Siapkan Sekretariat di Gedung Negara, Pusat Informasi dan Koordinasi Pelaksanaan MBG

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tengah mempersiapkan pembentukan kantor sekretariat untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Sekretariat ini akan menjadi pusat informasi dan koordinasi agar pelaksanaan program MBG di Provinsi Banten berjalan lebih efektif. 

Langkah ini diambil Pemprov Banten, guna memastikan koordinasi dan distribusi informasi program berjalan secara terpusat dan efisien.

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bahwa keberadaan sekretariat akan membantu masyarakat serta pengelola dapur dalam memperoleh informasi maupun menyampaikan keluhan terkait pelaksanaan program.

“Hari ini (30/9/2025) kita belum tahu sekretariatnya di mana. Maka Pemprov Banten memfasilitasi dengan membentuk kantor sekretariat,” ujarnya, dalam keterangan resmi, Rabu (1/10/2025).

Baca juga: Profil SDIT Al-Izzah Serang, Sekolah Elit di Kota Serang yang Orang Tua Muridnya Tolak Ada Dapur MBG

Kantor sekretariat tersebut akan berlokasi di Gedung Negara Provinsi Banten, Jalan Brigjen KH. Syam'un No. 5, Kota Baru, Kota Serang, yang akan difungsikan sebagai pusat data, koordinasi, dan pemetaan pelaksanaan MBG.

“Di situ akan ada pengurus yang memetakan dan memberikan informasi. Sekretariat menjadi pusat koordinasi,” kata Andra.

Andra juga menyoroti tantangan teknis yang masih dihadapi oleh sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seperti distribusi bahan makanan serta kesiapan fasilitas dapur.

“Semua rencana pasti ada kendala,” ucapnya.

Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa hambatan di lapangan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan program. 

Pemerintah akan terus melakukan evaluasi untuk menemukan solusi terbaik.

“Justru kita evaluasi agar bisa mencari langkah terbaik,” tegas Andra.

Baca juga: Perketat Pengawasan MBG di Banten, Gubernur Andra Soni Wacanakan Pendirian Kantor Bersama

Hingga saat ini, Pemprov Banten terus melakukan pemetaan lokasi dapur penyedia makan bergizi sebagai bagian dari upaya pengawasan dan peningkatan koordinasi jika muncul persoalan di lapangan.

Andra menargetkan pada Oktober 2025, sekitar 70 persen penerima manfaat di wilayah Banten sudah dapat menikmati MBG.

Lebih jauh, program MBG dinilai memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama melalui perputaran anggaran dan penyerapan tenaga kerja lokal.

“Akan ada lebih dari Rp10 triliun hingga hampir Rp15 triliun anggaran yang beredar di daerah. Dampaknya besar, dari penyerapan tenaga kerja hingga perputaran ekonomi masyarakat,” pungkasnya.