Viral Warga Curhat Dana PKH Disunat Oknum Sekdes di Pandeglang, Kades Angkat Bicara

Laporan Wartawan TribunBanten.com, Misbahudin

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Sebuah video yang memperlihatkan warga mengaku mengalami dugaan pemotongan dana Program Keluarga Harapan (PKH) viral di media sosial.

Peristiwa itu terjadi di Desa Babakan Keusik, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang.

Dalam video yang diterima TribunBanten.com, warga penerima manfaat PKH mendapatkan bantuan sebesar Rp4,8 juta, namun diduga dipotong sebesar Rp400 ribu oleh oknum Carik atau Sekretaris Desa (Sekdes) berinisial M. Nilai tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari total bantuan.

Saat dikonfirmasi, Kepala Desa (Kades) Babakan Keusik, Syukur, mengaku tidak mengetahui adanya dugaan pemotongan bantuan PKH tersebut.

Baca juga: Reaktivasi Kereta Rangkasbitung-Pandeglang Gunakan Jalur Lama, Bangunan Warga Bakal Terdampak?

“Atuh nggak tahu saya mah. Masalahnya kan ada pengurusnya itu. Ada pendamping, ada Kesra. Untuk pencairannya juga bukan di desa,” ujarnya melalui sambungan telepon, Rabu (26/11/2025).

“Katanya pihak bank yang mendatangi satu per satu rumah penerima bantuan. Kalau nggak salah dari Bank Mandiri,” sambungnya.

Syukur menyebut, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desanya mencapai sekitar 200 keluarga dengan nilai bantuan yang bervariasi.

“Kurang lebih ada 200 KPM, nominalnya relatif, mulai dari Rp3 juta sampai Rp4 juta,” katanya.

Meski demikian, Syukur menegaskan akan memberikan sanksi tegas berupa pemberhentian terhadap aparatur desa yang terbukti melakukan pemotongan bantuan.

“Saya akan berhentikan orangnya kalau terbukti. Tapi harus jelas juga, bukan rekayasa. Namanya di desa kadang-kadang ada orang yang tidak suka,” tegasnya.

Syukur menambahkan, proses pencairan dan penyaluran PKH berada di bawah kewenangan Pemerintah Pusat, pendamping sosial, serta pihak perbankan.

“Saya tidak tahu siapa yang memotong, entah dari pendamping atau siapa. Terus terang, kalau urusan bansos saya belum pernah terlibat. Tahu sendiri, itu kan program nasional,” ujarnya.