Fraksi Golkar DPRD Pandeglang Dukung Kejari Awasi MBG, Soroti Kualitas Menu dan Anggaran

Laporan wartawan TribunBanten.com, Misbahudin 

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Ketua Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Pandeglang, M. Habibi Arafat, mendukung langkah Kejaksaan Negeri (Kajari) Pandeglang, soal pengawasan terhadap program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Pandeglang. 

Sebagaimana diketahui, Kajari Kabupaten Pandeglang, akan melakukan pengawasan terhadap SPPG atau dapur MBG yang tersebar di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Langkah tersebut dilakukan dalam rangka menyusul terungkapnya kasus dugaan penyimpangan dan pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG di tingkat nasional. 

Baca juga: BGN Gandeng Polisi untuk Lacak SPPG di Kota Serang Diduga Mark Up Harga Roti

Dalam penanganan kasus tersebut, Kejaksaan Agung RI telah menetapkan dan menangkap sejumlah pihak yang diduga terlibat.

Di antaranya, eks Kepala BGN Dadan Hindayana, Wakil Kepala BGN Brigjen Pol. Sony Sonjaya dan Mayjen TNI Purn Lodewyk Pusung. 

Habibi menyampaikan, bahwa Fraksi Golkar mendukung terhadap langkah Kejagung maupun Kajari dalam melakukan pengawasan terhadap program MBG. 

"Saya mendukung dan mengapresiasi langkah Kejagung dan Kajari untuk mengawasi MBG. Karena ini program mulia. Apalagi gizinya harus benar-benar prioritas untuk masyarakat," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/6/2026). 

Habibi mengenaskan, pengawasan tersebut sangat penting dilakukan agar kualitas menu MBG yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan. 

Terlebih, anggaran yang digelontorkan untuk MBG dari APBN sangat besar. 

"Program Pak Presiden ini kan sangat bagus, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat. Dan gizi-gizinya bisa lebih dikedepankan, jangan sampai ada menu yang tidak sesuai kriteria pemberian gizi," tegasnya. 

Menurut Habibi, penyedia atau SPPG yang tidak sesuai dengan ketentuan harus ditindak dan diluruskan. 

"Desain sistemnya sudah bagus sebetulnya, tinggal respon dan aplikasi di lapangan itu harus mengikuti aturan yang ada," ujarnya. 

Habibi berharap, setelah adanya atensi khusus dari Presiden soal pemberian MBG, jangan sampai ada menu yang tidak sesuai. 

"Menu-menu yang basi, menu yang mengandung racun. Tapi menunya harus mengandung gizi," ucapnya.