Fuhaira Amin Soroti Banyak Kritik soal Pandeglang, Minta Birokrat dan DPRD Lebih Terbuka

TRIBUNBANTEN.COM, PANDEGLANG - Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Pandeglang, Fuhaira Amin, mengingatkan birokrat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang agar terbuka terhadap kritik dari masyarakat.

Menurutnya, keterbukaan terhadap kritik tidak hanya harus dimiliki birokrasi, tetapi juga oleh anggota DPRD Pandeglang.

Birokrat adalah individu atau pegawai yang menjalankan sistem tersebut, seperti aparatur sipil negara (ASN) yang bekerja di lembaga pemerintah.

Politisi Partai Demokrat itu menilai keterbukaan terhadap kritik penting untuk membuka cakrawala berpikir dan menambah wawasan dalam membangun Kabupaten Pandeglang.

“Bukan hanya birokrasi, tapi DPRD sendiri juga harus membuka wawasan, cakrawala, dan open minded terhadap kritik-kritik masyarakat yang saat ini sangat tajam,” ujarnya kepada TribunBanten.com, Selasa (19/5/2026).

Ia juga meminta para birokrat lebih terbuka kepada media massa dalam menyampaikan kekurangan maupun keberhasilan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.

“Itu penting. Ketika salah kita akui, ketika benar juga kita akui. Jangan sampai nanti berita-berita yang muncul secara algoritma google justru didominasi hal-hal negatif,” katanya.

Baca juga: DPRD Sambut Baik Rencana Pemkab Pandeglang Usulkan PSEL, Fuhaira Minta Kajian Teknis Dimatangkan

Menurutnya, kondisi tersebut dapat menjadi preseden buruk bagi Pandeglang dan berdampak terhadap minat investor untuk datang ke daerah tersebut.

“Nanti akan jadi preseden buruk untuk Pandeglang. Bagaimana investor akan datang kalau berita yang muncul soal demo, kriminalitas, dan hal lain yang merugikan kita semua,” tambahnya.

Fuhaira berharap Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang dapat memberikan ketegasan serta kedisiplinan kepada para birokrat dalam merespons kritik masyarakat.

“Tantangan yang diharapkan masyarakat itu perlu dijawab dengan ketegasan dan kedisiplinan,” ungkapnya.

Fuhaira mengungkapkan, berpisahnya Banten dari Jawa Barat tentu ada harapan besar masyarakat.

"Hakikatnya kita ketika keluar dari Jawa Barat membentuk Banten ini, harapan masyarakat sangat besar, terutama nasib bahwa Pandeglang ini harus lebih maju, dibandingkan yang dahulu begitu," ujarnya.

Ia juga menyoroti masih adanya sejumlah jabatan kosong di lingkungan Pemkab Pandeglang yang dinilai perlu segera diisi.

“Saya juga menyoroti jabatan yang kosong. Ini perlu segera diisi agar tujuan organisasi dan visi misi kepala daerah bisa tercapai. Karena semua orang harus fokus pada tupoksinya masing-masing,” tandasnya.