KPK Temukan Masalah Pengelolaan Aset Banten, Pemprov dan Legislator Beda Pandangan

Temuan Aset Daerah Provinsi Banten yang beberapa waktu lalu diungkit KPK saat berkunjungan ke Provinsi Banten, berbuntut panjang.

Tribuners/Martin Ronaldo
Wagub Banten, Andhika Hazrumy menjelaskan mengenai pandangan Fraksi DPRD Provinsi Banten mengenai Aset Daerah yang bermasalah pada Rapat Paripurna lanjutan yang di lakukan di Hari Jumat, (26/6/2020) 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Temuan Aset Daerah Provinsi Banten yang beberapa waktu lalu diungkit KPK saat berkunjungan ke Provinsi Banten, berbuntut panjang.

Pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten mengenai pandangan setiap fraksi mengenai Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2019, Kamis, (25/6/2020), hampir semua Fraksi anggota DPRD Provinsi menanyakan terkait temuan KPK tersebut.

Hal tersebut pun langsung direspon Wagub Banten, Andhika Hazrumy saat menghadiri Rapat Paripurna lanjutan untuk menjawab segala pandangan setiap Fraksi, terutama mengenai temuan aset daerah yang bermasalah.

Menurut Andhika Hazrumy, aset daerah sampai akhir tahun 2019 yang dimiliki oleh Pemprov Banten berupa 1.022 aset tanah.

"Manajemen aset daerah sampai dengan akhir tahun 2019 Pemprov Banten memiliki total tanah sekitar 1.022 bidang. Yang telah bersertifikat sejumlah 263 bidang, yang belum bersertifikat sejumlah 759 bidang. Jadi secara keseluruhan aset yang telah bersertifikat hampir 25,73%," ucap Andhika Hazrumy saat di temui di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, Jumat, (26/6/2020).

wagub banten andhika harzumi jelaskan aset
Wagub Banten, Andhika Harzumy menjelaskan mengenai pandangan Fraksi DPRD Provinsi Banten mengenai Aset Daerah yang bermasalah pada Rapat Paripurna lanjutan yang di lakukan di Hari Jumat, (26/6/2020)

Andhika Hazrumy juga mengklaim bahwa pada tahun 2020, KPK telah memberikan penilaian tentang informasi progres tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi ditingkat nasional.

"Dapat kami sampaikan pula pada tahun 2020 KPK telah membuat penilaian dengan menampilkan dashboard yang berisikan tentang informasi progres tindak lanjut rencana aksi pencegahan korupsi ditingkat nasional yang mencakup pada 8 area intervensi hingga 17 Januari 2020. Dari 34 Provinsi yang ada provinsi Banten menempati posisi ketiga terbaik setelah DKI Jakarta dan Yogyakarta dengan bobot 82%," lanjutnya

Mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan oleh Pemprov Banten untuk menjawab persoalan permasalahan aset bermasalah tersebut, Andhika mengatakan bahwa sejauh ini pihaknya telah melakukan tiga rencana aksi yang dimana diyakininya dapat menyelesaikan permasalahan mengenai aset bermasalah tersebut.

"Upaya yang telah kami lakukan dalam rangka percepatan pensertifikatan dan penyelesaian aset bermasalah," lanjut Andhika Hazrumy.

Yang pertama yakni melakukan nota kesepahaman antara Kanwil, BPN Provinsi Banten, dengan Gubernur tentang pendaftaran tanah, penanganan permasalahan barang milik daerah berupa tanah yang dimiliki/dikuasai Pemprov Banten dan pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertanahan.

Halaman
12
Editor: Yulis Banten
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved