Breaking News:

Dicueki Bupati hingga Gubernur, Pansus Aset DPRD Kota Serang Minta Bantuan KPK

Jika Bupati Serang dan Gubernur Banten beritikad baik menyelesaikan sengketa aset Kota Serang-Kabupaten Serang, maka keduanya bersedia melakukan pemba

Tribuners/Martin Ronaldo Pakpahan
Ketua Pansus Aset DPRD Kota Serang Tubagus Ridwan Ahmad di Gedung DPRD Kota Serang, Banten, Selasa, (30/6/2020). 

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Panitia Khusus (pansus) sengketa aset DPRD Kota Serang akan mengadu dan meminta bantuan Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi ke (Korsupgah KPK) setelah upaya penyelesaian aset Kota Serang-Kabupaten Serang tak digubris Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah hingga Gubernur Banten Wahidin Halim.

"Kami sudah kirim surat ke Bupati Serang pada saat bulan puasa untuk minta pertemuan dengan bupati. Sampai hari ini belum juga ada respons. Kami juga sudah kirim surat Ke gubernur, tapi belum ada respons. Kesepakatan di pansus, maka kami akan lanjut ke Kopsugrah KPK," ujar Ketua Pansus Aset DPRD Kota Serang Tubagus Ridwan Ahmad di Gedung DPRD Kota Serang, Banten, Selasa, (30/6/2020).

Jika Bupati Serang dan Gubernur Banten beritikad baik menyelesaikan sengketa aset Kota Serang-Kabupaten Serang, maka keduanya bersedia melakukan pembahasan masalah sengketa aset ini melalui telekonferensi video.

Namun, hal itu pun tidak akan terjadi karena dua kali pengiriman surat pun tidak direspons.

"Kita berharap sih sebetulnya komunikasi ini selesai di tingkat Bupati Serang. Kalau enggak selesai, dimediasi sama gubernur. Kalau enggak selesai juga baru ke Kopsugrah KPK," ujuarnya.

Ratu Tatu Chasanah mendapatkan Surat Rekomendasi dukungan dari DPP Nasdem dan di sampaikan langsung oleh Ketua DPW Nasdem Banten di sekretariat DPW Nasdem Banten, Selasa, (16/6/2020)
Ratu Tatu Chasanah mendapatkan Surat Rekomendasi dukungan dari DPP Nasdem dan di sampaikan langsung oleh Ketua DPW Nasdem Banten di sekretariat DPW Nasdem Banten, Selasa, (16/6/2020) (Tribuners/Martin Ronaldo)

Temui Wahidin Halim, Pimpinan KPK Soroti 1.079 Aset Bermasalah dan Dana Bansos Covid-19 di Banten

 

Ridwan optimistis bantuan mediasi dan rekomendasi dari Korpsupgah KPK akan dapat menyelesaikan sengketa kedua wilayah. “Saya sudah minta pekan ini suratnya dimasukkan ke Kopsugrah KPK," tuturnya.

Sebelumnya sengketa aset antara Pemkab Serang dan Pemkot Serang kian memanas. Beberapa wilayah yang sebelumnya masuk wilayah administratif Kabupaten Serang dinilai tidak lagi relevan setelah terbitnya Undang-undang Pembentukan Kota Serang.

Aset bermasalah hingga belum tersertifikat antara Pemkot Serang dan Pemkab Serang adalah bagian dari sekian banyak aset bermasalah di Banten dan telah menjadi pemantauan KPK.

Berdasarkan catatan KPK, jumlah keseluruhan aset bermasalah di wilayah Banten mencapai 1.709 aset.
Terdapat 100 jenis aset yang masih dikuasai oleh pihak ketiga, 251 jenis aset di daerah pemekaran baru, serta 1.358 jenis aset fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) yang belum diserahkan oleh pengembang perumahan kepada pemda, baik ke Pemprov Banten maupun ke pemerintah kabupaten/kota di Banten.

Sementara itu, hingga April 2020, sertifikasi aset yang sudah dilaksanakan pemda-pemda di Banten masih relatif relatif rendah, yakni 17,61 persen.

Total aset pemda di Banten sebanyak 20.874 dengan nilai mencapai Rp35,2 triliun.

Namun, baru 3.675 aset yang sudah bersertifikat.

Masih ada 17.199 jenis aset belum bersertifikat.

(Tribuners/Martin Ronaldo Pakpahan)

Editor: Abdul Qodir
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved