72 Calon Petahana Dapat Teguran Keras dari Mendagri, Beberapa dari Banten

TRIBUNBANTEN.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan teguran keras kepada 72 calon kepala/wakil kepala daerah petahana yang mengikuti Pilkada Serentak 2020.

Sebab, mereka dinilai melakukan pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan pilkada, khususnya saat pendaftaran calon ke KPU.

Mereka terdiri dari satu gubernur, 35 bupati, 5 wali kota, 36 wakil bupati dan 5 wakil wali kota.

"Ancaman sanksi juga tengah disiapkan bagi yang sudah ditegur tetapi masih melakukan pelanggaran. Opsi sanksi itu mulai dari penundaan pelantikan bagi pemenang yang melanggar hingga disiapkannya Pjs langsung dari pusat," demikian disampaikan Staf Khusus bidang Politik dan Media Mendagri, Kastorius Sinaga, dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunbanten.com, Kamis (10/09/2020).

Kastorius mengatakan pelanggaran seperti ini dapat terdeteksi cepat karena Kemendagri melakukan pemantauan secara ketat kepatuhan para pasangan calon yang mengikuti Pilkada Serentak 2020.

"Sejauh ini sudah 72 daerah yang mendapat teguran keras. Jumlah ini meningkat drastis dibanding dua hari lalu yang baru mencapai 53 daerah," lanjut Kastorius.

Kemendagri menerapkan prinsip stick and carrot dalam penegakan protokol Covid-19 dalam tahapan-tahapan pilkada.

Para pelanggar ketentuan diberikan teguran yang diikuti oleh sanksi lebih berat bila pelanggaran berulang.

Hal ini disesuaikan dengan ketentuan undang-undang maupun peraturan KPU.

Berikut ini nama-nama calon kepala daerah yang mendapat teguran keras Mendagri:

1. Bupati Klaten Sri Mulyani

Hasil pemeriksaan oleh Bawaslu Kabupaten Klaten, Bupati Klaten telah melanggar kode etik.

2. Bupati Muna Barat Laode Muhammar Rajiun T

Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sultra karena telah menimbulkan kerumunan massa yang tidak memperhatikan protokol kesehatan.

3. Bupati Muna LM Rusman Emba