Pemerintah akan Sulap Hotel Bintang 2 dan 3 jadi Rumah Sakit Covid-19

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah berencana mengubah kamar-kamar di hotel bintang 2 dan 3 sebagai rumah sakit darurat untuk perawatan pasien Covid-19.

Rumah sakit di hotel-hotel tersebut diperlukan untuk menambah kapasitas tempat tidur dari rumah sakit yang ada.

"Jadi, peningkatan rumah sakit dan fasilitas kesehatan itu juga akan terus menambah fasilitas di hotel, termasuk memanfaatkan hotel bintang 2 dan 3, seperti yang dicontohkan di Sulawesi Selatan," kata Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari akun YouTube BNPB, Jumat (11/9/2020).

Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, kebutuhan tambahan tempat tidur rumah sakit diperlukan mengingat okupansi di rumah sakit rujukan pasien Covid-19 semakin tinggi.

"Juga mempersiapkan ruang isolasi mandiri di Wisma Atlet, di mana Wisma Atlet juga mempersiapkan baik di tower 5-6 maupun yang khusus dari pekerja dari luar negeri itu adalah tower 7 dan 8," ungkap Airlangga.

Airlangga menegaskan anggaran yang dimiliki pemerintah cukup untuk memenuhi fasilitas kesehatan (faskes) sesuai dengan kebutuhan dalam kasus Covid-19.

“Pemerintah menegaskan bahwa tidak ada kapasitas kesehatan yang terbatas karena pemerintah mempunyai dana yang cukup,” kata Airlangga.

Airlangga juga menyatakan, pemerintah akan terus meningkatkan kapasitas rumah sakit dan fasilitas kesehatan dalam rangka memberi perhatian terhadap jumlah kasus pasien positif corona yang terus meningkat.

Pemerintah turut menambah jumlah kasur dan mendorong berbagai rumah sakit di DKI Jakarta untuk melakukan relaksasi terutama pada pasien yang keadaannya sudah hampir sembuh.

• 6 Bulan Dilanda Pandemi, Hari Ini Rekor Tertinggi Penambahan Kasus Covid-19 , Semua Prediksi Meleset

• PSBB Kembali Diterapkan di DKI Jakarta, Warga Beraktivitas dari Rumah

Sementara itu, pemerintah juga telah memastikan ketersediaan obat baik untuk rumah sakit maupun pasien isolasi mandiri yang diperkirakan pada pekan depan akan bertambah 480 ribu obat.

Ia melanjutkan pemerintah juga akan menggelar Operasi Yustisi dengan tujuan untuk mengetatkan kedisiplinan masyarakat dengan melibatkan TNI dan Polri.

“Ini tadi sudah dilaporkan juga dalam komite yang melibatkan Wakapolri dan Wakasad sehingga ini akan terus dijalankan juga termasuk di perkantoran,” tegas dia.

Jam kerja fleksibel

Airlangga mengatakan, kegiatan perkantoran sebagian besar menerapkan jam kerja fleksibel atau flexible working hours.

Dengan demikian, kegiatan kantor masih bisa beroperasi hingga 50 persen.