Breaking News:

Virus Corona

Penerapan PSBB di Jakarta, Timbul Pro-Kontra, Uang Bisa Dicari Nyawa Tak Dapat Dibeli

Tokoh masyarakat, Hasnaeni, mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

(KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo)
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) 

TRIBUNBANTEN, JAKARTA - Upaya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memperketat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Sejumlah warga merasa keberatan terhadap kebijakan itu. Sementara, sejumlah warga lainnya mendukung kebijakan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. 

Tokoh masyarakat, Hasnaeni, mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperketat PSBB.

Menurut Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) itu PSBB total diperlukan, untuk menekan angka kasus positif coronavirus disease 2019 (Covid-19) dan risiko kematian akibat virus tersebut.

"Saya mengapresiasi keputusan Pak Gubernur. Sebab apa yang dilakukan itu sangat baik. Kalau tidak dilakukan PSBB, itu akan meningkat angka Covid-19 ini," ujarnya, dalam keterangannya, Selasa (16/9/2020).

PSBB di Tangsel, Airin Pilih Kerahkan RT RW Pantau Akses Warga

Gaya Necis Wali Kota Serang Syafrudin Saat Sidak Penerapan PSBB

Wanita yang akrab disapa 'Wanita Emas' itu mendukung kebijakan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah yang juga diberlakukan Anies.

Kebijakan tersebut, kata dia, dipandang sebagai salah satu cara meminimalisir penyebaran Covid-19.

"Nyawa itu lebih penting. Tak bisa dibeli. Uang itu bisa dicari. Orang boleh berkantor di rumah. Jadi inilah masukan buat pemerintah pusat, diizinkan orang berkantor dari rumah," kata dia.

Dia meminta pemerintah membantu para pengusaha yang mematuhi kebijakan WFH.
Yakni dengan membuat kebijakan subsidi atau pengurangan tagihan sewa kantor.

Mengingat, saat PSBB total dipatuhi melalui WFH, seharusnya biaya sewa menjadi lebih murah.

"Orang menyewa kantor, gedung, kalau bisa hanya bayar 20 persen. Apakah itu disubdsidi pemerintah pusat atau bagaimana. Karena ini teramat dirasakan para pengusaha," kata dia.

Penerapan PSBB di Jakarta, Pentingnya Kepedulian Masyarakat Terhadap Penyebaran Covid

Pemprov DKI Jakarta Terapkan Pengetatan PSBB Mulai 14 September

Dia mengeluh tidak pernah bekerja di kantor, tetapi tetap disuruh membayar sewa.

"Kami tidak berkantor tetapi disuruh bayar full. Kita sebenar maklum karena mereka tidak memiliki pendapatan lain, karena itu kita ditekan. Jadi ini simalakama. Karena ini bencana dunia, bukan Indonesia saja. Jadi ini force majeur," tambahnya.

Editor: Glery Lazuardi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved