Saraswati yang Juga Keponakan Prabowo Bantah Terlibat Kasus Menteri Edhy Prabowo: Belum Ada Ekspor

TRIBUNBANTEN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo beserta enam orang lainnya terkait suap ekpor benur atau anakan lobster. 

KPK pun terus mengusut aliran dana dari kepada Menteri Edhy Prabowo yang disinyair dari perusahaan pengekspor benur.

Nama Rahayu Saraswati Djojohadikusumo pun disebut-sebut sebagai salah satu pimpinan perusahaan pengekspor benur.

Bagaimana tanggapan Rahayu Saraswati Djokohadikusumo yang kini sedang turut berkompetisi merebut kursi Wali Kota - Waki Wali Kota Tangerang Selatan? 

Rahayu Saraswati Djokohadikusumo yang akrab disapa Saras kepada Tribunnews.com (grup TribunBanten.com) meegaskan bahwa dirinya tidak ada kaitan dengan kasus korupsi yang menyandung Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

Baca juga: Kisah Menteri Edhy Prabowo, Dari Tukang Pijat Prabowo hingga Terjepit Uang Lobster

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo merasa difitnah karena dikaitkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Edhy Prabowo.

Namun Rahayu Saraswati Djojohadikusumo tetap menghadapi terjangan fitnah itu dengan tegar.

Rahayu Saraswati sudah menduga akan diterpa serangan karena hasil survei Indikator Politik Indonesia mengunggulkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Muhamad-Saraswati.

"Sejak hasil survei oleh Indikator keluar, di mana Muhamad-Saraswati unggul, saya tahu ada kemungkinan besar kami akan dilanda dengan segala upaya untuk menurunkan kredibilitas dan elektabilitas kami," ungkap Rahayu Saraswati melalui keterangan tertulis kepada Tribunnews.com, Sabtu (28/11/2020).

"Tak lama kemudian berita soal Menteri KKP keluar, saya tahu kemungkinan besar hal itu akan dipermainkan untuk menyerang saya dalam kontestasi politik," ungkap Wakil Ketua Umum Gerindra tersebut.

Baca juga: Debat Pilkada Tangerang Selatan, R. Saraswati Soroti Sampah dan Kurangnya Jumlah Petugas Kebersihan

Perempuan yang juga merupakan keponakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tersebut menilai strategi seperti ini bukanlah hal baru.

"Dan sayangnya, dugaan saya benar," ungkapnya.

Sementara itu terkait izin perusahaan keluarganya, PT Bima Sakti Mutiara yang memperoleh izin budi daya lobster, Rahayu Saraswati menepis dugaan adanya unsur KKN (korupsi kolusi nepotisme).

Ia menyebut telah mengikuti semua prosedur seperti halnya perusahaan-perusahaan lainnya.

Apalagi dikaitkan dengan kasus korupsi yang menjerat Menteri KKP.