Breaking News:

Siap-siap, Pemerintah akan Terapkan Pajak Progresif Tanah, Para Pengusaha Angkat Bicara

Wacana penerapan pajak progresif muncul karena Menteri Sofyan Djalil menilai, kepemilikan tanah di Indonesia sangat tidak adil.

Blog Archive
Ilustrasi investasi tanah; pajak progresif tanah 

TRIBUNBANTEN.COM - Pemerintah melalui Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, membuka wacana penerapan pajak progresif kepada masyarakat terkait kepemilikan tanah.

Wacana penerapan pajak progresif muncul karena Menteri Sofyan Djalil menilai, kepemilikan tanah di Indonesia sangat tidak adil. Sebab, hanya sekelompk kecil orang saja yang memiliki tanah dalam jumlah sangat luas.

Diakui Sofyan, memang tidak ada data pasti soal berapa besar ketimpangan kepemilikan tanah tersebut.

Yang jelas, indeks gini rasio kepemilikan tanah diperkirakan berada di kisaran 0,54 sampai 0,67. Gini rasio tersebut tentunya berbeda jauh dengan gini indeks pendapatan yang sudah di bawah 0,4.

“Oleh sebab itu, pemerintah berupaya memperoleh gini indeks, yang mencerminkan bahwa kepemilikan tanah nanti akan lebih banyak yang memiliki masyarakat,” kata Sofyan dikutip dari Kontan.co.id pada Jumat (11/12/2020).

Baca juga: Segera Manfaatkan, 14 Provinsi Masih Penghapusan Denda Pajak Kendaraan, Banten Berakhir 23 Desember

Baca juga: Target Penerimaan 2021 Rp 1.229,6 Triliun, IKHAPI Bantu Pemerintah Tingkatkan Kesadaran Wajib Pajak

Ilustrasi pajak progersif tanah, properti, rupiah, Jakarta, 15/05/2017.
Ilustrasi pajak progersif tanah, properti, rupiah, Jakarta, 15/05/2017. (Kontan/Panji Indra)

Sofyan pun mengusulkan agar ada pajak progresif untuk kepemilikan tanah. Jika kebijakan ini diterapkan, ia meyakini akan membuat orang berpikirdua kali mencari keuntungan dari berinvestasi di bidang tanah.

Akan tetapi, dia menyarankan, agar tanah yang ada harus memberi manfaat dan produktifitas. Ia meminta pengaturan mengenai hal itu masuk dalam RUU Pertanahan.

“Sekarang petani yang tidak punya tanah menggarap padi, dia itu dieksploitasi. Ini yang sedang kita pikirkan bagaimana mengatasinya dengan sistem perpajakan. Terutama pajak progresif dalam kepemilikan tanah,” ujar Sofyan.

Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bidang Keuangan dan Perbankan, Ajib Hamdani, pun menanggapi usulan Sofyan Djalil tersebut.

Ia mengatakan, pajak atas tanah sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), menjadi domain kewenangan pemerintah daerah.

Halaman
12
Editor: Abdul Qodir
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved