Breaking News:

Pilkada Kabupaten Pandeglang

Thoni-Imat Ajukan Sengketa Hasil Pilkada, Minta Rekapitulasi Suara Ulang di 35 Kecamatan Pandeglang

Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima sebanyak 135 Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020.

Tribunbanten.com/Rizki Asdiarman
Tangkapan layar YouTube - Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandegelang nomor urut 2, Toni Fathoni Mukson-Imat Miftahul Tamamy,  dalam debat publik Pilkada Pandeglang digelar KPU Kabupaten Pandeglang dan disiarkan Kompas TV, Senin (23/11/2020). 

TRIBUNBANTEN.COM, JAKARTA - Mahkamah Konstitusi (MK) sudah menerima sebanyak 135 Permohonan Perkara Pilkada Serentak Tahun 2020.

135 perkara terdiri dari 7 permohonan perkara sengketa hasil pemilihan gubernur-wakil gubernur, 114 perkara sengketa hasil pemilihan bupati-wakil bupati, dan 14 perkara sengketa hasil pemilihan wali kota-wakil wali kota.

Data itu didapat dari laman mkri.id pada Kamis (24/12/2020).

Baca juga: Keponakan Prabowo Gugat Hasil Pilkada Tangsel ke MK, Tuding Airin Selewengkan Dana

Untuk di wilayah Provinsi Banten, sampai saat ini terdapat dua permohonan perkara Pilkada.

Perkara pertama, yaitu PHP Bupati Pandeglang Tahun 2020.

Pemohon yaitu pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Pandeglang nomor urut 02, Thoni Fathoni Mukson-Miftahul Tamamy.

Pihak termohon adalah KPU Kabupaten Pandeglang.

Pada petitumnya, mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Pandeglang nomor 1018/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang yang diumumkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 pukul 22.29.

"Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang untuk melaksanakan rekapitulasi suara ulang di 35 kecamatan se Kabupaten Pandeglang,".

Baca juga: KPU: Tak Puas Terhadap Hasil Pilkada, Paslon Dapat Ajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi

Dan, perkara kedua, yaitu PHP Walikota Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.

Perkara itu dimohonkan oleh pasangan Wali Kota-Wakil Wali Kota Tangerang Selatan nomor urut 01, Muhamad-Rahayu Saraswati

Pihak termohon adalah KPU Kota Tangerang Selatan.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Glery Lazuardi
Sumber: Tribun Banten
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved