Kata Pengamat Intelijen, Listyo Jadi Kapolri Ditolak Kelompok Intoleran dan Gerakan Demo Bayaran

"Mereka tersebar di seluruh Indonesia dan terutama menyasar markas kepolisian maupun petugas di lapangan. Polri harus waspada, "katanya.

Meskipun ada tiga kelompok penolak itu, Ridlwan Habib menilai pencalonan Komjen Listyo Sigit bakal mulus dan lancar.

"Semua fraksi partai politik di DPR akan menyetujui beliau sebagai Kapolri baru, "ujar alumni Fisipol UGM Yogyakarta itu. 

Baca juga: Profil Lengkap Listyo Sigit Prabowo Calon Kapolri, Harta Kekayaan Hingga Prestasi Mencolok

Baca juga: Cerita Masa SMA Calon Kapolri Komisaris Jenderal Listyo Sigit, Sosok Pendiam yang Jago Beladiri

Kiprah Komjen Listyo Sigit

Komisaris Jenderal Listyo Sigit menjadi calon tunggal Kapolri.

Presiden Joko Widodo menunjuk Komisaris Jenderal Listyo Sigit yang notabene mantan ajudannya.

Komisaris Jenderal Listyo Sigit akan menjadi calon pengganti Jenderal Idham Azis.

Hal itu diketahui setelah adanya Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan ke pimpinan DPR.

Surat presiden terkait calon Kapolri telah diserahkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada DPR, pada Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Sosok Calon Kapolri Komisaris Jenderal Listyo Sigit di Mata Ulama Banten

Baca juga: Cerita Masa SMA Calon Kapolri Komisaris Jenderal Listyo Sigit, Sosok Pendiam yang Jago Beladiri

Komisaris Jenderal Listyo Sigit saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal Umum (Kabareskrim) Polri.

Komisaris Jenderal Listyo Sigit resmi menjadi Kabareskrim Polri pada 16 Desember 2019.

Komisaris Jenderal Listyo Sigit pernah mengungkap kasus besar yang menjadi perhatian publik.

Di antaranya kasus penyiraman air keras ke penyidik KPK Novel Baswedan.

Komisaris Jenderal Listyo Sigit mengumumkan secara langsung penangkapan dua terduga pelaku kasus tersebut pada 27 Desember 2019.

Mereka adalah, RM dan RB, keduanya merupakan oknum anggota kepolisian.

Sebelumnya, kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan sendiri sebelumnya berlarut-larut menjadi sorotan publik akan proses penegakan hukumnya.