Tolak Vaksin Covid-19 Sinovac, Ribka Tjiptaning Dirotasi dari Komisi IX DPR RI

TRIBUNBANTEN.COM, JAKARTA - Pernyataan Ribka Tjiptaning, anggota Fraksi PDI Perjuangan menolak program vaksin covid-19 Sinovac menuai kontroversi.

Setelah sempat dimarahi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, kini Ribka Tjiptaning dikabarkan dipindah dari Komisi IX (komisi kesehatan) DPR RI.

Ribka Tjiptaning dipindahtugaskan ke Komisi VII (pertambangan).

Baca juga: Politisi PDI Perjuangan Ribka Tjiptaning Tolak Divaksin Covid-19, Rela Jual Mobil untuk Bayar Denda

Baca juga: Menolak Program Vaksinasi Covid-19 dan Pilih Bayar Denda, ini Alasan Politikus PDIP Ribka Tjibtaning

Rotasi atau pemindahan penugasan tersebut, diketahui dari salinan surat yang diterima Tribunnews.com, pada Senin (18/1/2021) malam.

Surat Fraksi PDIP DPR bernomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022, terkait perubahan penugasan di Alat Kelengkapan Dewan dan ditujukan kepada pimpinan DPR RI.

Ribka Tjiptaning ditugaskan menjadi anggota Komisi IX yang mempunyai ruang lingkup di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.

Dengan latar belakang seorang dokter, Ribka Tjiptaning telah bertahun-tahun menjadi anggota Komisi IX bahkan sempat menjadi ketua komisi tersebut selama beberapa periode.

Namun kini nasibnya berubah setelah menolak divaksin Covid-19 buatan Sinovac.

Ia dipindahkan ke Komisi VII dengan ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan teknologi.

Selain Ribka, Fraksi PDIP DPR juga merotasi empat anggotanya yang lain, yaitu Johan Budi Sapto Pribowo dari Komisi II ke Komisi III.

Kemudian, Gilang Dhielafararez dari Komisi VI ke Komisi III, Marinus Gea dari Komisi III ke Komisi XI, serta Ihsan Yunus dari Wakil Ketua Komisi VIII menjadi anggota Komisi II.

Tolak Vaksin Covid-19

Ribka Tjiptaning dengan tegas menolak divaksin Covid-19.

Penegasannya itu disampaikan langsung dalam rapat kerja Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (12/1/2021).

Menurut Ribka, belum ada satupun pihak yang dapat memastikan keamanan vaksin Covid-19 asal perusahaan China, Sinovac.

Ribka pun rela membayar jika ada sanksi bagi para pihak yang menolak untuk divaksin.

"Kalau persoalan vaksin, saya tetap tidak mau divaksin, mau pun sampai yang 63 tahun bisa divaksin. Saya sudah 63 nih, mau semua usia boleh tetap (saya tolak). Misalnya saya hidup di DKI, semua anak cucu saya dapat sanksi 5 juta mending saya bayar, saya jual mobil kek," kata Ribka di Ruang Rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.

"Bagaimana orang Bio Farma juga masih bilang belum uji klinis ketiga dan lain-lain," lanjutnya.

Lalu, Ribka membandingkan vaksin Covid-19 dengan vaksin untuk penyakit lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya.

Baca juga: Ribka Tjiptaning Pertanyakan Vaksin Jokowi, Dokter Sebut Bukan Vitamin C: Mungkin Bapak Akan Teriak

Baca juga: Ribka Tjiptaning Diomelin Petinggi PDI Perjuangan, Bersikeras Tolak Vaksin Covid-19

Dia mendesak pemerintah untuk tidak bermain-main masalah vaksin.

"Ini pengalaman saya saudara menteri (Budi Gunadi Sadikin) vaksin polio untuk antipolio malah lumpuh di Sukabumi, terus anti kaki gajah di Majalaya mati 12 karena di India ditolak, dia di Afrika ditolak. Masuk di Indonesia dengan 1,3 triliun waktu saya ketua komisi," ujarnya.

"Saya ingat betul itu, jangan main-main vaksin ini. Saya pertama yang bilang saya menolak vaksin, kalau dipaksa pelanggaran HAM, gak boleh maksa gitu," lanjutnya.

Lebih lanjut, Ribka menyoroti perbedaan harga vaksin dari mulai yang termurah hingga yang termahal, sama halnya dengan beragam biaya rapid atau PCR test.

Menurut Ribka, vaksinasi untuk masyarakat kelas bawah akan diberikan dengan harga yang paling murah.

Dia mengingatkan pemerintah untuk tidak berbisnis vaksin dengan masyarakat.

"Saya tanya, untuk gratiskan kepada masyarakat ini yg mana? wong ada 5 macam, ada yg harga 584 ribu, ada yang 292 ribu, ada yang 116 ribu ada yqng 540 ribu sampai 1.080.400, ada 2.100.000. Pasti yang murah untuk orang miskin," ucapnya.

"Dari Maret lalu saya sudah bilang begitu ada covid ini ujung-ujungnya jualan obat jualan vaksin. Karena sekarang bukan masanya APD, nanti abis ini obat ramai, abis obat ini kan menkes jago ekonomi nih, wamennya BUMN, abis ini stunting, udah tau deh udah dipola kesehatannya. Saya cuma ingatin nih negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, tidak boleh mau alasan apa saja tidak boleh," pungkasnya.

Dimarahi Hasto Kristiyanto

Ribka Tjiptaning, anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, mengaku dimarahi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto.

Hal ini, karena Ribka Tjiptaning menolak untuk divaksin coronavirus disease 2019 (Covid-19).

"Kalau saya sih berdasarkan pengalaman ya. Waktu aku Ketua Komisi IX kan aku paparin. Makanya di wartawan kan kalau ini jangan sepenggal-sepenggal. Jadi orang salah persepsi. Jadi cuma Tjiptaning menolak vaksin. Nah, saya partai pemerintah. Jadi Pak Hasto marah-marah sama sayalah. Tapi ya itu sih resiko ya," ujar Ribka, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Menurut dia, penolakan bukan tanpa dasar. Latar belakangnya sebagai seorang dokter menjadi alasan.

Sebagai dokter, dia disumpah untuk melindungi pasien. Karenanya itu membuat Ribka lebih tak mudah menerima apapun terkait masalah kesehatan, termasuk soal vaksin.

"Aku dokter, tentunya sudah tahu basic dokter dari sisi kesehatan. Tentunya sumpah dokter itu kan melindungi pasien, apalagi sekarang sebagai wakil rakyat, melindungi rakyatnya. Jadi sudah dokter, sebagai wakil rakyat. Jadi apa-apa juga, kalau tentang kesehatan, aku tidak gampang terima," tegasnya.

Ini bukan pertama kali dirinya menolak dan tidak menerima hal yang berbau kesehatan.

Dia juga tak mau menandatangani vaksin flu burung saat masih menjadi Ketua Komisi IX DPR RI.

"Waktu Ketua Komisi, aku flu burung tidak terima. Saya tidak mau menandatangani Rp 493 miliar waktu Siti Fadillah," tandasnya.