Ketua DPC Gerindra Minta Anies Baswedan Mundur, Relawan: Warga DKI yang Milih Bukan Partai Politik

TRIBUNBANTEN.COM, JAKARTA - Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali menjadi bahan perbincangan publik.

Hal ini, setelah Anies Baswedan diminta mundur dari posisi gubernur.

Permintaan itu disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis.

Ali Lubis meminta Anies Baswedan mundur karena dinilai tidak sanggup memimpin ibu kota setelah
meminta pemerintah pusat mengambil alih penanganan Covid-19 di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek).

Ali Lubis menilai Anies Baswedan 'menyerah'.

Baca juga: Kader Gerindra Minta Anies Baswedan Mundur, Begini Reaksi Wagub DKI Jakarta

Baca juga: Jokowi Depak Anies Baswedan di Rabu Pon saat Reshuffle Kabinet, Besok Lantik Listyo Jadi Kapolri

Ketua Pengurus Kota Jakarta Timur Abdi Rakyat Rojali menilai persoalan Pandemi adalah persoalan bersama.

Terlebih lagi persoalan Covid-19 banyak bersumber dari penyanggah-penyanggah ibu kota, maka wajar lanjut Rojali.

Jika Gubernur DKI, Anies Baswedan, kata dia, meminta agar pemerintah pusat turut mengatasi tidak ada masalah.

“Saya kira enggak ada yang salah dari pak Anies sebagai pemerintah daerah menyampaikan itu. Justru sebaliknya, menurut saya yang salah dalam berpikir Ketua DPC Gerinda Jakarta Timur. Lah apalagi dia latar belakang pendidikannya hukum, harusnya paham dong mekanisme hukum ketatanegaraan,” kata Rojali , Selasa (26/1/2021).

Menurut dia, permintaan yang tidak memiliki landasan yang kuat tersebut sebuah prilaku sesat dalam berpikir.

Maka, dia menjelaskan, dalam pemilihan kepala daerah khususnya pemilihan gubernur, hak itu dipilih langsung oleh rakyat bukan dipilih oleh partai.

Namun, dia tidak memungkiri partai politik juga sebagai prasyarat dalam perhelatan pilkada, hanya saja tegas Rojali cuma sebatas untuk pendaftaran di KPU saja.

“Maka perlu saya tegaskan, bahwa kemenangan Pak Anies sebagai gubernur bukan karena partai politik, warga DKI-lah yang memilih langsung pak Anies sebagai pemimpin ibu kota negara,” kata Rojali.

Selain itu, Rojali menantang Ketua DPC Partai Gerindra Jakarta Timur untuk meminta Ketua Umum Partai Gerindra mundur dari jabatannya sebagai menteri pertahanan.

Alasannya imbuh Rojali, bahwa partai Gerindra di DKI sebagai Pengusung Anies Baswedan, sedangkan di nasional Partai Gerindra sebagai pendukung pemerintah.

“Maka tidak pantas bila ada perkataan dari tubuh internal partai pengusung atau pendukung. Sebaiknya kalau mau mengkritik sampaikan aja secara langsung, enggak perlu juga terbuka ke publik,” kata Rojali.

Abdi Rakyat berharap Anies Baswedan tetap fokus bekerja melayani warga Jakarta dengan menyelesaikan janji-janji politiknya sampai purna tugas.

Siapa Ali Lubis?

Ali Lubis adalah Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Jakarta Timur.

Selain itu, Ali Lubis juga dikenal berprofesi sebagai pengacara sebagaimana dikutip Tribunnews.com lewat bio yang tertulis di akun Twitter-nya, @AliLubisACTA.

Ali Lubis merupakan advokat sekaligus konsultan hukum di firma hukum Ali Lubis & Partners.

Di partai pimpinan Prabowo Subianto, Ali Lubis juga menjabat sebagai Kabid Humas Lembaga Advokasi & Hukum DPP Partai Gerindra.

Ali Lubis juga tergabung dalam organisasi Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dan menjabat sebagai Wakil Ketua ACTA.

Diketahui, ACTA merupakan organisasi yang dulu kerap melaporkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam berbagai perkara.

Baca juga: Setelah Presiden Jokowi, Kepala Daerah Divaksin Covid-19, Gubernur Anies Baswedan Tak Jadi Sasaran

Baca juga: Dibentak Ketua DPRD, Guru SMP Pembuat Soal Anies dan Mega: Saya Tak Bermaksud Apa-Apa

ACTA melalui Ali Lubis juga pernah melaporkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Ali Lubis mengatakan pelaporan ini terkait kinerja Bawaslu DKI yang mereka anggap tidak mau menindaklanjuti temuan sembako diduga politik uang.

"Laporan kami tadi terkait laporan yang tidak ditanggapi, jadi kami kan boleh dong berindikasi atau curiga ada apa sih di dalam Bawaslu ini?" kata Ali Lubis ditemui di Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (28/4/2017).

Pernah jadi Pengacara Fadli Zon-Ahmad Dhani

Nama Ali Lubis juga sering muncul dalam pemberitaan. Ali Lubis dan sejumlah tim pengacara dari ACTA pernah menjadi pengacara Fadli Zon.

Saat itu, Fadli Zon yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR memberikan kuasa ACTA melaporkan pemilik akun Twitter @NathanSuwanto ke Bareskrim Polri, Senin (1/5/2017).

Pelaporan itu didasari atas kicauan akun tersebut yang bernada mengancam.

Setelah dilaporkan, pemilik akun Twitter @NathanSuwanto, Nathan P Suwanto telah meminta maaf secara terbuka.

Namun demikian, permintaan maaf tersebut tak membuat pihak Fadli urung melaporkan Nathan ke polisi.

"Permohonan maaf sah-sah saja secara lisan, tapi kan tindak pidana tidak hilang sama sekali, tidak gugur," kata Ali di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (1/5/2017).

Selain itu, Ali Lubis juga pernah menjadi tim kuasa hukum Ahmad Dhani saat menghadapi kasus ujaran kebencian dan vlog idiot.

Dikutip dari Kompas.com, saat itu, Ali Lubis membeberkan sejumlah kabar dari kliennya itu jelang bebas dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur.

Ali Lubis mengatakan, tidak akan ada penyambutan khusus saat Dhani keluar dari Rutan Cipinang.

Namun faktanya, sejumlah relawan dari Ahmad Dhani tampak menanti kehadiran pentolan Dewa 19 itu di pelataran LP Cipinang, Jakarta Timur.

Rupanya, kedatangan relawan yang diperkirakan ratusan itu untuk menjemput Ahmad Dhani.

Hal ini lantas dibenarkan Ali Lubis.

"Iya mereka datang untuk menjemput Ahmad Dhani," ujar Ali Lubis, Senin (30/12/2019) dikutip dari Kompas.com.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria menyebut, pernyataan Ali Lubis merupakan pendapat pribadi dan tidak ada kaitanya dengan Partai Gerindra.

Ketua DPD DKI Jakarta Gerindra ini pun meminta seluruh kader untuk mengikuti kebijakan yang diambil partai.

"Hendaknya semua kader mengikuti arah kebijakan partai, pendapat pribadi tidak boleh melebihi kebijakan partai," ucapnya, Senin (25/1/2020).

Baca juga: Viral Foto Gubernur Banten di Acara Haul Syekh di Pasar Kemis, Wahidin: Emang Saya Anies?

Baca juga: Tak Mau Senasib dengan Anies, Bupati Tangerang Imbau Warga Tak Hadiri Haul Syekh Abdul Qadir Jailani

Terlebih, Gerindra bersama PKS merupakan partai yang mengusung Anies-Sandi saat Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI pada 2017 silam.

Ia pun menegaskan, Gerindra tetap mendukung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memimpin Jakarta.

"Kebijakan partai selama ini tetap, memberikan dukungan yang penuh pada kepemimpinan pak Anies-Sandi dan sekarang Anies-Ariza," ujarnya di Balai Kota.

Senada dengan Riza Patria, Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad juga menyebut, pernyataan Ali Lubis merupakan pendapat pribadi.

"Apa yang disampaikan Ketua DPC Jakarta Timur adalah pendapat pribadi," ucapnya, Senin (25/1/2021).

Ia menegaskan, pernyataan yang dilontarkan oleh Ali Lubis ini tak ada kaitannya dengan Gerindra.

"Sebagai Ketua DPC tidak boleh menyatakan pendapat pribadi tanpa koordinasi dengan partai, karena menyangkut hal yang prinsipil," ujarnya.

Nasib Ali Lubis

Lebih lanjut, Sufmi Dasco mengatakan, Gerindra telah melayangkan teguran bagi Ali Lubis.

"Ketua DPC sudah diberikan arahan langsung oleh Wakil Ketua Umum, Pak Habiburokhman, dan sudah diberikan semacam, diingatkan," tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman mengatakan, pihaknya telah memberi teguran kepada Ali Lubis.

"Sudah kami sanksi, kami tegur dan ingatkan," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Siapa Ali Lubis? Kader Gerindra yang Minta Anies Mundur, Pernah Jadi Pengacara Fadli Zon-Ahmad Dhani