Komisi VIII DPR Mengapresiasi, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah: Dukung Pemutakhiran Data Kemiskinan

TRIBUNBANTEN.COM - Pemkab Serang menerima kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI di Pendopo Bupati Serang, Senin (15/2/2021).

Dalam kunjungan itu, berbagai persoalan dibahas, terutama proses penanggulangan bencana hingga rencana pemutakhiran data kemiskinan.

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mengatakan kunjungan kerja digelar dalam rangka menggali berbagai informasi tentang penanganan pandemi Covid-19.

“Kami ingin memastikan kondisi di tengah pandemi Covid-19, juga penanganan bencana alam dan nonalam. Ingin melihat langsung bagaimana penanganan dari Kabupaten Serang,” kata Yandri, dikutip dari rilis yang diterima TribunBanten.com, Senin.

Yandri mengaku juga meminta informasi terkait pembelajaran di tingkat madrasah dan pondok pesantren saat pandemi Covid-19.

Baca juga: Pemkab Serang Kembangkan Desa Wisata yang Miliki Spot Instagramable

Baca juga: Pemkab Serang Pastikan Program Penanganan Covid-19 Berjalan

Baca juga: Pemkab Serang Siapkan Tempat Isolasi Mandiri Bagi Pasien Covid-19

Proses pembelajaran di sekolah dan madrasah belum dibuka karena menunggu izin dari pemerintah.

“Namun, ada beberapa pondok pesantren yang membuka proses belajar mengajar dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Itu artinya, ada proses belajar mengajar tatap muka sudah berjalan. Kami minta terus diawasi secara ketat,” ujarnya.

Komisi VIII DPR RI mengapresiasi Pemkab Serang dalam proses penanggulangan bencana karena memiliki tingkat responsif yang tinggi.

“Kalau di Kabupaten Serang proses penanggulangan bencana sudah bagus, hingga ada kampung siaga bencana. Tapi tetap ditingkatkan kewaspadaannya,” ucap Yandri.

Yandri menginformasikan bahwa pemerintah akan melakukan pemutakhiran data kemiskinan di seluruh Indonesia.

Anggaran yang sudah disiapkan hingga Rp 1,3 triliun.

Pemutakhiran dilakukan sebagai momentum untuk melakukan perubahan data penerima bantuan pemerintah.

“Selama ini, kemauan dan semangat mengubah data tidak ada, di pusat dan daerah tidak ada anggaran. Padahal saat ini, setiap bantuan ujungnya data. Sehingga saat pandemi, ini momentum kita untuk perbaikan data, jika data baik, apa pun program kita akan tepat sasaran,” ujarnya.

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan Pemkab Serang dan Komisi VIII DPR saling memberikan masukan terkait program keagamaan dan sosial, terutama tentang pendataan kemiskinan.

“Pemerintah sudah membuka ruang, meminta masukan kepala daerah untuk memperbaiki data,” ucapnya.

Pemkab Serang mendukung proses pemutakhiran data kemiskinan.

Dalam prosesnya harus melibatkan kepala desa hingga ke tingkat RT/RW.

Bukan hanya itu, perlu melibatkan babinsa dan babinkambtibnas selaku aparatur TNI-Polri.

“Agar pendataan ini objektif,” katanya.