Breaking News:

Hitung-hitungan SBY Yakin KLB di Sumut Tidak Sah dan Ilegal: Kubu Moeldoko Coba Akali AD/ART Partai

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan presiden dua periode itu mempunyai hitung-hitungan hukum atas KLB di Sumut.

Penulis: Abdul Qodir | Editor: Abdul Qodir
Tangkapan layar Kompas Tv
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pernyataan sikapnya atas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara yang melahirkan ketua umum baru yakni Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. 

TRIBUNBANTEN.COM - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) muncul dan memberikan pernyataan sikap atas pengambilalihan kepemimpinan PD yang dilakukan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dari putranya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melalui Kongres Luar Biasa (KLB) PD di Deli Serdang, Sumatera Utara.

SBY meyakinkan penyelenggaraan KLB Partai Demokrat dan hasilnya di Deli Serdang adalah tidak sah dan ilegal.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat dan presiden dua periode itu mempunyai hitung-hitungan hukum atas KLB di Sumut.

SBY mengatakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebuah partai sesuai dengan Undang-undang Partai Politik yang berlaku saat ini  menjadi adalah peraturan dasar dalam partai politik.

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan pidato pertama setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan pidato pertama setelah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di The Hill Hotel and Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021). (Tangkapan layar Kompas Tv)

Hal itu sama halnya dengan undang-undang atau konstitusi yang berlaku dan mengikat secara hukum bagi negara. 

"Karenanya segala kegiatan partai yang tidak sesuai dan bertentangan dengan AD dan ART adalah tindakan yang ilegal atau melawan hukum," ujar SBY dalam konferensi pers di Cikeas, Bogor, Jumat (5/3/2021) malam, seperti dikutip dari Kompas Tv.

"Mari kita lihat, apakah KLB Deli Serdang tersebut legal atau sah secara hukum?" sambungnya.

Baca juga: SBY Malu dan Menyesal Pernah Beri Jabatan ke Moeldoko: Saya Mohon Ampun kepada Allah SWT

Baca juga: Profil Moeldoko, Jenderal yang Dituding Terlibat Rencana Kudeta Demokrat, Panglima TNI di era SBY

SBY menjelaskan, ada empat syarat utama agar bisa dilangsungkan KLB Partai Demokrat sebagaimana AD dan ART Partai Demokrat yang berlaku saat ini. 

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan pernyataan sikapnya atas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara yang melahirkan ketua umum baru yakni Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan pernyataan sikapnya atas hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang Sumatera Utara yang melahirkan ketua umum baru yakni Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko. (Tangkapan layar Kompas Tv)

Menurut Pasal 81 ayat 4 AD/ART Partai Demokrat disebutkan bahwa KLB dapat diadakan atas permintaan Majelis Tinggi partai atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) serta disetujui oleh ketua majelis tinggi partai.

"Mari kita uji sekarang, apakah KLB Deli Serdang ini sah secara hukum? ingat negara Indonesia adalah negara hukum Pasal 1 Undang-Undang 1945," ujarnya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved